Jelang Putusan MK, Separuh Toko di Glodok Tutup  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 12:52 WIB

Massa pendukung Prabowo-Hatta mulai memadati kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta (21/8). Aksi massa untuk menunggu hasil keputusan MK terkait Pilpres 2014. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas jual beli di Pusat Elektronik Glodok belum ramai seperti biasanya. Padahal, hari telah siang. Penyebabnya, mereka takut jika massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tengah berdemo menjelang putusan sidang sengketa Mahkamah Konstitusi membuat rusuh dan merembet kawasan pertokoan itu. (Baca:Antisipasi Sidang MK, Polri Terapkan Siaga I)

"Biasanya pelanggan sudah datang dari pukul 09.00, tapi hari ini dan kemarin sepi," kata seorang petugas keamanan, M. Saeman, saat ditemui Tempo di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok, Kamis, 21 Agustus 2014.

Menurut dia, sepinya konsumen disebabkan oleh rumor kerusuhan yang berpotensi merembet hingga Glodok. Meski berbeda wilayah, jarak antara gedung Mahkamah Konstitusi dan Glodok itu hanya sekitar 3,5 kilometer. (Baca:Polisi Yakin Situasi Sidang Putusan MK Kondusif)

Selain itu, kata Saeman, pedagang di kawasan Pecinan juga berasumsi sepinya pembeli disebabkan oleh kemacetan di beberapa ruas jalan menuju Glodok. Setelah polisi menutup Jalan Medan Merdeka Barat dan terjadi unjuk rasa di seputar Bundaran Hotel Indonesia, kemacetan telah menghambat laju lalu lintas menuju Glodok.

Sejak kemarin, pedagang Glodok mulai berjualan sejak pukul 14.00. Padahal, gedung pusat elektronik ini biasa dibuka sejak pukul 08.00 pagi. Dari pantauan Tempo, separuh dari total toko di LTC tutup. Menurut Saeman, gedung lima lantai ini punya seribu lebih toko elektronik. (Baca:Putusan MK, TNI Jaga Ketat Pusat Ekonomi)

Hengky, 36 tahun, pedagang peralatan tenaga surya di TLC Glodok, menutup tokonya setelah menyaksikan berita kerusuhan yang disiarkan di televisi. "Massa Prabowo kali ini lebih menyeramkan dari sidang pertama MK. Saya lebih baik pulang," ujarnya.

Berbeda dengan Robert, 55 tahun. Pria yang mengaku sudah 20 tahun menjual peralatan keamanan ini tidak resah oleh aksi massa di wilayah Jakarta Pusat. "Saya serahkan keamanan Glodok pada aparat saja,” ujar dia.

Dia meyakini kerusuhan yang dapat merembet hingga Glodok itu hanya gosip belaka. Sejauh ini, kata Robert, aktivitas jual-beli di Glodok tak terganggu massa. (Baca:Jika Kalah, Massa Prabowo Ancam Masuk ke Gedung MK)

Sebelumnya, sejak pukul 10.00 pagi, kepolisian sekitar Glodok menggelar apel pagi dan berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan. Kepala Polisi Sektor Tamansari Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Tri Suhartanto mengatakan sudah menurunkan 300 polisi untuk menjaga daerah pusat niaga Glodok.

Sebanyak 300 polisi telah dibagi ke empat titik. Di antaranya Olimo, Jalan Asemka, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hayam Wuruk. Menurut Tri, keempat lokasi tersebut masuk wilayah rawan kerusuhan karena merupakan pusat aktivitas perniagaan masyarakat. Akibatnya, keamanan pusat elektronik TLC Glodok yang biasanya dijaga petugas keamanan kini diawasi ketat oleh sejumlah aparat.

PERSIANA GALIH




Terpopuler:
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo

Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS

Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK







Advertising
Advertising

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

2 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya