TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang dan setelah putusan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 21 Agustus 2014, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Mojokerto diperintahkan menjaga kantor PDI Perjuangan setempat. (Baca: Rajin Begadang, Tim Prabowo Yakin Menang di MK)

"Kami sampaikan pada kader agar berkumpul di kantor untuk antisipasi," kata Wakil Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto Hariyanto seusai pertemuan dengan muspida di kantor Polres Mojokerto, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: Begini Perayaan ala Tim Prabowo Jika Menang di MK)

Ia menuturkan langkah itu dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tak puas atas putusan MK. "Meski polisi bertugas, kami juga mengamankan sendiri kantor kami," katanya. PDI Perjuangan juga akan memantau persidangan MK dari televisi di kantor. (Baca: PDIP Tak Kerahkan Massa di Sidang Putusan MK, Kalau Ada...)

Hariyanto yakin Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan tim Prabowo-Hatta terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilu. Jika MK menolak gugatan Prabowo-Hatta dan menguatkan keputusan KPU, Jokowi-JK akan melaju menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. "Kami yakin MK akan berpihak pada kami," ujar wakil Ketua Tim Jokowi-JK di Mojokerto ini.

Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Muji Edyanto pagi tadi mengumpulkan jajaran muspida, tim sukses, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjaga keamanan menjelang dan setelah putusan MK. (Baca: Besok Putusan, Massa Pro-Prabowo Geruduk MK Lagi)

"Saya pertaruhkan pangkat dan jabatan saya untuk keamanan Mojokerto," ucapnya. Ia mengimbau agar pihak Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menerima putusan MK. "Kalau ada yang mengganggu keamanan, akan kami tindak tegas."

Dalam pertemuan di kantor polres setempat, perwakilan tim Prabowo-Hatta, Sodiq, mengatakan pihaknya menjamin keamanan seusai putusan MK. "Kami yang di partai menjamin tidak ada apa-apa, tapi enggak tahu relawan karena tidak koordinasi dengan kami," kata pengurus Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto ini. Pernyataan ini dikritik Kapolres Mojokerto karena dianggap cuci tangan jika terjadi kerusuhan yang melibatkan relawan maupun simpatisan.

ISHOMUDDIN

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang
Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum