Tim Prabowo: Bupati Dogiyai Tak Langgar Konstitusi

Reporter

Editor

Sundari

Kamis, 14 Agustus 2014 15:36 WIB

Dari kiri: Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim, memimpin sidang sengketa pemilu presiden dan wakil presiden di gedung MK, Jakarta, 11 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menilai desakan Bupati Dogiyai, Papua, Thomas Tigi, yang memaksa penyelenggara pemilu dan rakyatnya untuk mengalihkan suara kepada pasangan nomor urut 1 tak berpengaruh dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, desakan itu datang setelah pelaksanaan pemilihan umum presiden. (Baca: Kapolres: Bupati Dogiyai Imingi Pilih Prabowo)

"Jadi, kalau itu (Bupati Dogiyai desak penyelenggara pemilu) betul, tidak akan berpengaruh dengan hasil suara," kata Maqdir saat ditemui saat jeda persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014. Menurut dia, peristiwa itu berlangsung saat rekapitulasi suara sehingga keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Dogiyai tak ada gunanya. (Baca: Pilkada Dogiyai Papua Salah Sejak Awal)

Maqdir menilai keterangan Kepala Kepolisian Resor Nabire Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea tidak beralasan menurut hukum. Seharusnya kepolisian lebih memperhatikan kewajiban Bupati Dogiyai terkait dengan pembayaran honor para anggota penyelenggara pemilihan umum di Dogiyai, Papua.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Resor Nabire Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea membenarkan Bupati Dogiyai, Papua, Thomas Tigi, mengarahkan penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat setempat agar mengalihkan suaranya untuk pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut Tagor, iming-iming diberikan lantaran kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak menyerahkan formulir C1 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. "Mereka beralasan honor belum dibayar sehingga mereka menahan semua formulir C1," kata Tagor saat memberikan keterangan melalui video conference dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014.

Tagor mengisahkan, dalam kondisi seperti itu, rekapitulasi harus segera dilakukan. Ia pun segera menemui Tigi yang saat itu tengah berada di Jayapura. Ia meminta honor semua anggota KPPS bisa segera dibayarkan. Lalu Bupati melakukan pertemuan dengan semua penyelenggara pemilu tingkat daerah pada 16 Juli 2014. "Dengan menggunakan bahasa daerah, ia bilang akan membayarkan honor semua petugas penyelenggara asalkan mereka mengalihkan suaranya untuk Prabowo-Hatta," kata Tagor.

REZA ADITYA