TEMPO.CO,Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan sudah membentuk tim untuk menghadapi gugatan pemilu presiden yang diajukan oleh kubu rival ke Mahkamah Konstitusi. Tim yang terdiri atas 150 orang itu dinyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. (Baca: Sesumbar Tim Prabowo Vs. Fakta Gugatan ke MK)
"Tim sudah siap dengan data. Tim berjumlah besar itu adalah tim hukum yang juga terdiri dari relawan yang tergabung di organisasi relawan dan individu yang menawarkan diri untuk membantu," ujar Tjahjo di depan rumah Megawati Soekarnoputri, Senin, 28 Juli 2014. (Baca: Lima Tudingn Prabowo Versus Fakta Pemilu)
Anggota tim hukum Joko Widodo-Jusuf Jalla, Hendry Yosodiningrat, mengatakan sudah membentuk tim untuk mengkaji laporan gugatan pemilu presiden yang diajukan oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ia menyebutkan telah berkoordinasi dengan tim secara efektif tiga kali. Hasil koordinasi mengungkap sejumlah titik lemah dalam laporan tim Prabowo-Hatta. (Baca: Berkas Gugatan Prabowo ke MK Bolong-bolong)
Pengacara yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkoba ini secara gamblang mengatakan "laporan yang mereka ajukan kebanyakan berdasarkan asumsi". Henry yang saat ini dipercaya sebagai ketua tim untuk menghadapi gugatan ini mengungkapkan keyakinannya dapat mengawal kemenangan Jokowi-JK di MK berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan. Ia optimistis keputusan MK tak berbeda dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang.
Tiga hari silam, 25 Juli 2014, kubu Prabowo-Hatta resmi mengajukan gugatan terhadap proses pemilu presiden ke MK. Saat itu, tim membawa empat bendel dokumen yang diklaim sebagai bukti kecurangan. Saat itu, tim Prabowo mengatakan tak ingin mencari kemenangan, hanya keadilan dan kebenaran. Beberapa pendukung Prabowo-Hatta juga mengatakan tak dapat legawa sebelum MK mengeluarkan putusan atas gugatan yang diajukan.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
