TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengaku tak khawatir terhadap gugatan yang diajukan kubu Prabowo ihwal penetapan penghitungan suara pilpres ke Mahkamah Konstitusi. "Iya, saya tidak khawatir atas gugatan itu," kata Kalla, saat ditemui usai salat Jumat di sekitar kediamannya, Jumat, 25 Juli 2014.
Kalla mengatakan gugatan yang dilayangkan tim advokasi pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum atas penetapan penghitungan suara secara nasional pada 22 Juli kemarin. Sehingga, kata dia, kubunya tidak khawatir atas gugatan itu.
Terlebih lagi, selisih suara antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berbeda jauh, yaitu sebanyak 8,4 juta suara. Kalla mengatakan ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili gugatan kubu Prabowo itu secara objektif. "Kami mempersilakan Mahkamah untuk melakukan yang terbaik," kata Kalla. (Baca juga: Kubu Prabowo Adukan Pilpres ke Empat Lembaga Ini)
Sore ini, calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi pemilu yang hasilnya memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Gugat Hasil Pilpres, Prabowo-Hatta ke MK Sore Ini)
REZA ADITYA
Baca juga:
Jokowi Diingatkan Waspadai Manuver Politik DPRD
Akhir Jabatan Jokowi, PNS Berebut Foto Bareng
PKS Mengaku Setia Dampingi Prabowo
Kriteria Menteri Jokowi-Kalla
Berita terkait
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini
1 hari lalu
Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK
1 hari lalu
Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.
Baca SelengkapnyaMK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi
1 hari lalu
MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaDaftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
1 hari lalu
Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
1 hari lalu
Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?
Baca SelengkapnyaMK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan
1 hari lalu
MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
2 hari lalu
Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.
Baca Selengkapnya