Pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melambaikan salam tiga jari usai menyampaikan pidato kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, membantah adanya konsep lelang jabatan untuk mengisi posisi menteri di kabinetnya nanti. Menurut dia, seorang menteri tidak bisa diseleksi secara umum tanpa melihat rekam jejaknya.
Kalla mengatakan seorang menteri semacam CEO (chief executive officer) atau pejabat eksekutif tertinggi di suatu perusahaan yang tidak bisa dipertandingkan. "Tapi harus dicari karena harus ada portfolionya yang detil dan rekam jejak," kata Kalla di kediaman Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Kamis, 24 Juli 2014. (Baca: JK Prioritaskan Menteri Koalisi dalam Kabinet)
Menurut dia, di dalam proses lelang jabatan, hal yang dibutuhkan tidaklah sedetail dengan mencari rekam jejak calon menteri melalui tim yang sedang dibentuknya. Apalagi, dia melanjutkan, orang yang bakal yang mengisi jabatan menteri itu nanti harus dari kalangan profesional.
Kalla menegaskan personel dalam komposisi kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya akan diserahkan pada tim yang akan menyiapkan proses tersebut. Dalam waktu tiga bulan ke depan, kata Kalla, tim akan mempelajari dan mendalami pelbagai masalah yang sedang dialami oleh pemerintahan sekarang.
Tujuannya, kata Kalla, agar saat pelantikan pada Oktober nanti, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu lagi belajar atau beradaptasi terhadap masalah yang sedang dialami bangsa ini. "Sehingga kami bisa mengisi kabinet dengan orang-orang yang pas," ujarnya. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
