Ahli Digital: Hasil Pilpres Sulit Diretas Hacker

Reporter

Kamis, 24 Juli 2014 06:57 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Prabowo menyatakan sikap menolak hasil Pemilu Presiden 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli digital forensik Ruby Alamsyah menyatakan sistem rekapitulasi formulir C1 Komisi Pemilihan Umum tak mungkin diretas oleh hacker. Alasannya, sistem rekapitulasi dilakukan secara manual, namun publikasinya dimuat secara online. “Jadi apa yang dihebohkan ini merupakan euforia karena pengetahuan yang terbatas,” ujarnya saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014.

Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Keadilan dan Kebenaran Letjen TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah mengatakan ada 37 hacker asal Korea Selatan dan Cina yang menggelembungkan suara golput. Para hacker itu disebut memanipulasi 4 juta suara. (Baca juga : Hacker Cina Manipulasi Suara Golput di Pilpres?)

Menurut Yunus, manipulasi suara itu terjadi di beberapa kecamatan di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Hal itulah yang juga menjadi pertimbangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menarik diri dari rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum. (Baca juga : WNI Diminta Waspadai Cyber Crime di Cina)

Ruby menyatakan puluhan hacker yang diklaim Yunus ditangani polisi karena masalah pemilihan presiden itu diperiksa dalam kasus berbeda. Kasus yang sekarang sedang ditangani kepolisian itu tidak menyangkut pelaksanaan pemilu presiden. "Para hacker itu melakukan cyber crime, seperti penipuan dan pemerasan," kata Ruby.

Meski demikian, tidak ada satu orang pun peretas yang menipu warga negara Indonesia. “Mereka hanya menipu dan memeras warga negara Cina,” katanya.

HUSSEIN ABRI YUSUF

Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya