Partai Koalisi Prabowo-Hatta Bakal Membelot  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 23 Juli 2014 14:11 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Prabowo menyatakan sikap menolak hasil Pemilu Presiden 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berpotensi besar untuk membelot atau merapat ke kubu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Baca: Ada Apa antara Hatta Rajasa dan Prabowo?)

"Politik itu bertujuan untuk mencari kekuasaan. Partai politik tentu akan merapat ke kelompok yang akan berkuasa," kata Hendri kepada Tempo, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Tim Baru Koalisi Merah Putih Tuntut Keadilan KPU)

Menurut dia, pembelotan ini terutama dilakukan oleh partai yang menggunakan "strategi dua kaki". Memang, ada partai yang sebagian anggotanya mendukung Jokowi-JK dan sebagian lain mendukung Prabowo-Hatta. "Partai politik tersebut yaitu Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat," ujarnya. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sepertinya tetap berada dalam Koalisi Merah Putih.

Menurut Hendri, Prabowo-Hatta seharusnya memikirkan langkah ke depan. "Posisi apa yang akan mereka pilih pada pemerintahan. Sebagai tim oposisi dari Jokowi-Jusuf Kalla atau akan kembali berjuang pada Pemilihan Umum 2019, lima tahun mendatang," tuturnya. (Baca: Paloh: Koalisi Merah Putih Disilakan Merapat)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, juga menilai potensi pembelotan anggota Koalisi Merah Putih cukup besar. "Politik itu untuk mencari kepentingan. Pasti ada partai politik yang membelot atau mundur. PAN, Golkar, PPP, Demokrat, bahkan Gerindra kemungkinan besar membelot ke PDIP. Sedangkan PKS kemungkinan besar tidak, karena PDIP dan PKS memiliki perbedaan ideologi," katanya.

MONIKA PUSPASARI





Terpopuler:
Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya