TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum yang dia nilai mengabaikan sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atas temuan pelanggaran. (Baca: Saksi Prabowo-Hatta Walk Out dari Sidang Pleno KPU)
Pengabaian itu, kata Prabowo, membuat dirinya dan partai pendukung menolak proses pemilihan presiden yang telah diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada 9 Juli hingga proses penghitungan suara pada 22 Juli. Hal tersebut disampaikan di Rumah Polonia, seperti disiarkan TV One, pada Selasa, 22 Juli 2014.
Prabowo menilai, selama proses pemilihan, dari pencoblosan hingga pemungutan suara, terdapat indikasi kecurangan yang telah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. (Baca: Ini Alasan Buruh Pro-Prabowo Banjiri KPU)
Dia mempertanyakan sikap KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Bagaimana bisa yang memiliki hak pilih ada 300 orang, tetapi yang memilih ada 800 orang," katanya.
Prabowo bersama tim nomor urut satu menarik diri dari proses pemilihan umum presiden. Menurut dia, pihaknya siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dalam pilpres ini asal tidak ada kecurangan di dalamnya. "Kami siap menerima kemenangan dan kekalahan, asal sesuai demokrasi," katanya. (Baca: Jimly Hormati Keputusan Prabowo-Hatta untuk ke MK)
Walau menarik diri dari pilpres, Prabowo mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak melakukan tindak anarkistis. Prabowo mengaku sudah berkoordinasi dengan timnya yang sedang melakukan rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum. "Masyarakat harap tenang, kami tidak akan diam," ujar Prabowo. (Baca: Pro-Prabowo ke KPU, Mahfud Tak Mau Tanggung Jawab)
SAID HELABY | WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
MH17 Dihantam Buk, Ini Percakapan Milisi dan Rusia
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres
Ratusan Mobil Off-road Dilelang Mulai Rp 50 Juta
Korupsi Haji, KPK Periksa Tiga Pasang Suami-Istri
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
53 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya