Prabowo Pertanyakan Alasan KPU Abaikan Bawaslu  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 22 Juli 2014 15:33 WIB

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto disela melakukan jumpa pers usai menggelar pertemuan di Hotel Four Season, Jakarta, 20 Juli 2014. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta KPU untuk menunda perhitungan rekapitulasi nasional. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum yang dia nilai mengabaikan sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atas temuan pelanggaran. (Baca: Saksi Prabowo-Hatta Walk Out dari Sidang Pleno KPU)

Pengabaian itu, kata Prabowo, membuat dirinya dan partai pendukung menolak proses pemilihan presiden yang telah diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada 9 Juli hingga proses penghitungan suara pada 22 Juli. Hal tersebut disampaikan di Rumah Polonia, seperti disiarkan TV One, pada Selasa, 22 Juli 2014.

Prabowo menilai, selama proses pemilihan, dari pencoblosan hingga pemungutan suara, terdapat indikasi kecurangan yang telah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. (Baca: Ini Alasan Buruh Pro-Prabowo Banjiri KPU)

Dia mempertanyakan sikap KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Bagaimana bisa yang memiliki hak pilih ada 300 orang, tetapi yang memilih ada 800 orang," katanya.

Prabowo bersama tim nomor urut satu menarik diri dari proses pemilihan umum presiden. Menurut dia, pihaknya siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dalam pilpres ini asal tidak ada kecurangan di dalamnya. "Kami siap menerima kemenangan dan kekalahan, asal sesuai demokrasi," katanya. (Baca: Jimly Hormati Keputusan Prabowo-Hatta untuk ke MK)

Walau menarik diri dari pilpres, Prabowo mengimbau pendukungnya tetap tenang dan tidak melakukan tindak anarkistis. Prabowo mengaku sudah berkoordinasi dengan timnya yang sedang melakukan rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum. "Masyarakat harap tenang, kami tidak akan diam," ujar Prabowo. (Baca: Pro-Prabowo ke KPU, Mahfud Tak Mau Tanggung Jawab)

SAID HELABY | WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
MH17 Dihantam Buk, Ini Percakapan Milisi dan Rusia
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres
Ratusan Mobil Off-road Dilelang Mulai Rp 50 Juta
Korupsi Haji, KPK Periksa Tiga Pasang Suami-Istri

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

53 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya