Perwakilan massa dari Jaringan Pemuda Progresif (JPP) dan aliansi tukang ojeg se-Jabotabek, meneriakan slogan saat mendukung kemenagan calon Presiden Prabowo-Hatta di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta (11/6). Dalam orasinya mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Mereka menuntut KPU menunda rekapitulasi suara nasional. Alasannya, masih ada daerah yang belum melakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. "Kalau KPU masih berkukuh, kami akan menduduki KPU lagi Selasa besok," kata koordinator aksi, Syarif, Senin, 21 Juli 2014.
Mereka juga membawa keranda mayat dan burung dalam sangkar. "Ini adalah simbol matinya nurani KPU," kata Andre Rosyandi dari tim kampanye nasional Prabowo-Hata. Mereka menyebutkan KPU bisa menunda penghitungan suara hingga satu bulan seusai pemungutan suara seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Presiden. "Tak usah terburu-burulah. Lakukan dulu pemungutan suara ulang." (Baca: Prabowo Imbau KPU Hentikan Penghitungan Suara)
Dalam waktu dan tempat bersamaan, massa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta Raya menuntut serupa. "KPU harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemilu ulang," kata koordinator lapangan, Nico Efriza Marplin. Mereka berasal dari BEM kampus Universitas Bung Karno, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam, dan Universitas Ibnu Khaldun. Mereka tak mau disebut mendompleng karena melakukan aksi bersamaan dengan massa Prabowo. (Baca: JK Yakin Pengumuman Pemenang Pilpres Tak Rusuh)
Sebelumnya anggota tim advokasi calon presiden dari poros Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo-Hatta, Muhammad Taufik, melaporkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alasannya, kata dia, KPU Jakarta tak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk mengecek semua tempat pemungutan suara di Ibu Kota yang berjumlah 5.800 buah. "Ada 200 ribu lebih pemilih ilegal yang suaranya sebenarnya tak sah," kata Taufik di kantor Dewan Kehormatan, Senin, 21 Juli 2014.
Sesuai rekomendasi Bawaslu, KPU DKI telah melakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS di Jakarta. Namun tim Prabowo menyatakan harusnya 5.800 TPS juga menyelenggarakan pemungutan ulang serupa.
