Ketua Presidium Pusat ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia) Muliawan Margadana pada acara nonton bareng "Soegija" Jakarta, (07/06). ISKA menggelar acara nonton bareng dan mengundang berbagai undangan dari beragam agama, profesi, organisasi kecendiakawanan serta latarbelakang sosial-politik. Tempo/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Muliawan Margadana menyatakan Indonesia menantikan sikap negarawan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam merespons pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden pada 22 Juli 2014.
Muliawan juga menekankan, pemerintah punya peran penting mengawal keamanan publik menjelang dan sesudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan presiden. "Pemerintah perlu mengambil sikap jelas agar tak terjadi polarisasi masyarakat yang lebih luas," kata Muliawan dalam Rapat Kerja Presidium Pusat ISKA di Wisma Saidi, Jakarta, Ahad, 20 Juli 2014.
Menurut Muliawan, pemilihan presiden 2014 merupakan proses demokrasi bukan pertarungan hidup-mati. Pilpres merupakan proses untuk mendewasakan bangsa. "Pilpres bukan Perang Badar seperti yang sering disampaikan. Kepentingan bangsa menjadi hal utama," kata menegaskan.
Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto mensinyalir sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan pemilu presiden. Prabowo meminta KPU memfasilitasi pencoblosan ulang. "Tentu harus diulang," ujarnya seusai menyambangi kediaman mantan Presiden B.J. Habibie, Sabtu, 17 Juli 2014.
Di hadapan sejumlah cendekiawan senior Katolik Indonesia dan seluruh anggota, Presiden Pusat ISKA Muliawan menyampaikan presiden Republik Indonesia ke depan harus membangun sistem demokrasi yang jelas dengan dasar Pancasila. “Merevisi sistem perundang-undangan pemilu ke depan harus dan perlu dilakukan,” kata Muliawan.
Dia mengingatkan hal yang tak kalah penting adalah memperbaiki infrastuktur ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi saat ini sistem pemilu kita menghasilkan politikus transaksional, liberal, dan pemilu yang brutal. "Aspek politik dan ekonomi harus menjadi bangunan yang utama fondasi bangsa. Sehingga etika politik harus dibangun oleh segenap elemen bangsa," ujarnya kepada Tempo.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
