Pendukung Jokowi Tak Setuju Penundaan  

Reporter

Minggu, 20 Juli 2014 06:31 WIB

Mantan Presiden BJ Habibie bersama Capres Joko Widodo (kanan) didampingi juru bicara tim kampanye melakukan pertemuan silaturahmi, di rumah kediaman BJ Habibie di Setiabudi, Jakarta, 18 Juli 2014. Jokowi melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh jelang pengumuman hasil Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok relawan pendukung Joko Widodo, Projo, tak setuju dengan permintaan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang penundaan penetapan hasil rekapitulasi pemilihan presiden 9 Juli lalu. "Dasar penundaan tidak kuat," kata koordinator Projo, Budi Arie Setiadi, melalui siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 20 Juli 2014.

Menurut Budi, penundaan menjadi tak relevan lantaran seluruh tahapan pilpres sudah dilalui dan tak ada gejolak berarti di tengah masyarakat. Penundaan, kata Budi, hanya akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian politik yang dapat mengancam kesatuan bangsa. "Itu manuver politik yang akan merugikan masyarakat."

Budi menilai saat ini seluruh pihak harus bersama-sama membangun demokrasi dalam suasana damai dan penuh persaudaran. Dia berharap menjelang penetapan KPU tak ada lagi pihak yang menonjolkan perbedaan pendapat yang terbangun sebelum pilpres. "Biarlah rakyat merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh suka cita dan tanpa rasa takut."

Wacana penundaan rekapitulasi suara secara nasional disampaikan tim Prabowo-Hatta lantaran menilai masih terdapat banyak masalah dalam rekapitulasi di tingkat daerah. Selain itu tim menengarai ada banyak kecurangan selama pemilihan. Kecurangan itu dinilai bersifat masif, dan terstruktur. Tim Prabowo-Hatta mengusulkan penundaan dilakukan hingga 9 Agustus mendatang.

IRA GUSLINA SUFA

Baca juga:

Mahfud Md.: Dua Capres Sama-sama Curang
SBY Klaim Mampu Tengahi Perselisihan di Pilpres
Kalah Telak, Saksi Prabowo Tolak Tanda Tangan

Luhut Berharap Tokoh Muda Pimpin Golkar
Komite Buruh Tolak Rencana Pengawalan Suara

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya