Pius Akui Hitungan Kawal Pemilu, Mahfud Tunggu KPU

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 17 Juli 2014 12:16 WIB

Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi tak mengetahui perihal pengakuan Pius Lustrilanang terhadap perhitungan www.kawalpemilu.org. Dalam perhitungan itu, situs Kawal Pemilu menyatakan bahwa pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Saya belum dapat kabar," katanya saat dihubungi, Kamis, 17 Juli 2014. Lantaran belum tahu tentang hal itu, Suhardi mengatakan belum bisa mengambil sikap terhadap pernyataan Pius. (Baca: Petinggi Gerindra Akui Kemenangan Jokowi-JK)

Suhardi mengatakan kubu Prabowo-Hatta masih menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum. Dia pun belum bisa menyampaikan apakah timnya akan mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut. "Tunggu hasil perhitungannya seperti apa," ujarnya.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md., juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, timnya masih akan melihat hasi perhitungan KPU. "Kalau kami menang atau kami kalah tapi perhitungannya benar, untuk apa menggugat," katanya.

Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai Gerindra Pius Lustrilanang sebelumnya mengakui hasil rekapitulasi suara Kawal Pemilu. Dalam catatan di akun Facebooknya yang berjudul "Beroposisi Sama Terhormatnya dengan Memerintah", Pius mengatakan hasil hitungan data DB1 yang di-upload oleh Komisi Pemilihan Umum mirip hasil Kawal Pemilu. (Baca: Prabowo-Hatta Menang di Kabupaten Tangerang)

"Saya mencoba menghitung data DB1 yang sudah di-upload di website KPU, ternyata hasilnya tidak jauh beda dengan hasil yang ditayangkan di situs www.kawalpemilu.org," katanya.

Dalam laman www.kawalpemilu.org, Prabowo-Hatta memperoleh 58.746.422 atau 47,17 persen suara. Sedangkan Jokowi-JK menggungguli mereka dengan mengantongi 65.770.208 atau 52,82 persen suara. Data ini diperoleh dari 95,60 persen atau 452.328 tempat pemungutan suara dari total 472.672 TPS. (Baca: Olga Lidya Kawal Suara Prabowo dan Jokowi)

NUR ALFIYAH






Berita Lainnya:
Polisi Sudah Ketahui Kecurangan Pemilu
Jokowi Kebanjiran Foto Bareng Seusai Salat Zuhur
Pemanggilan RRI Bisa Dianggap Langgar HAM

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya