Rawan Rusuh, Polisi Siaga Saat Pengumuman Pilpres  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 15 Juli 2014 08:57 WIB

Seorang pendukung Capres Prabowo diamankan pihak kepolisian saat sejumlah massa pendukung dari Capres Joko Widodo merakayan kemenangan hasil Quick Count sementara di Kawasan Bundaraan HI, Jakarta, Rabu 9 Juli 2014. Pendukung Capres no urut 1 ini dianggap membuat onar di tengah perayaan tersebut. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Ronnie Sompie, mengatakan pihaknya mengerahkan lebih dari 200 ribu personel ke lumbung-lumbung suara kedua kubu capres-cawapres yang dianggap rawan. (Baca: SBY: Kalah Tak Usah Ngamuk)

Menurut Ronnie, Kepolisian sudah siap untuk mengamankan bentrok yang mungkin terjadi setelah pengumuman hasil pilpres. "Seperti kata Presiden SBY, kami tak mau ada kejadian buruk tapi harus selalu siap menghadapi hal buruk tersebut," kata Ronnie saat ditemui Tempo di kantornya, Senin malam, 14 Juli 2014.

Ronnie mengatakan, di setiap wilayah yang disinyalir rawan bentrok, Kepolisian mengerahkan sekitar seratus anggota untuk berjaga mengamankan wilayah. Para anggota ini, kata Ronnie, sudah ada dan tersebar di wilayah-wilayah tersebut sejak kampanye pilpres. "Untuk membaca potensi yang mungkin terjadi di sana sekaligus mulai mengamankan kondisi," kata Ronnie.

Kepolisian, kata dia, sudah siap dengan berbagai senjata api dan truk baja penyemprot air dalam pengamanan pilpres ini. Menurut Ronnie, hal ini disiapkan sejak awal agar polisi tak kaget jika ada kerusuhan.

"Mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat untuk mengamankan massa," kata Ronnie. (Baca: Begini Modus Kecurangan Pilpres di Malaysia)

Namun, kata Ronnie, institusinya yakin tak akan ada kerusuhan seperti yang ditakutkan kebanyakan masyarakat. Sebagai contoh, pilpres 2004, pilpres 2009, dan pileg 2014 berjalan lancar tanpa ada bentrokan massa. Jadi, kata Ronnie, tak perlu ada persenjataan yang digunakan.

"Banyak masyarakat yang termakan psychology war bahwa akan terjadi kerusuhan sehingga mereka memutuskan lari ke luar negeri hingga hiruk-pikuk pilpres selesai. Bisa saja ini hanya permainan travel agent agar mereka laris manis," katanya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita Lainnya:
Anas: Saya Tak Tahu Soal "Bom"
Main Sinetron, Deddy Mizwar Dapat Kritik Keras
Atasi Kecurangan, Prabowo Kirim Tim ke Daerah

Berita terkait

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

5 jam lalu

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.

Baca Selengkapnya

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

8 jam lalu

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.

Baca Selengkapnya

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

8 jam lalu

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

11 jam lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

2 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

2 hari lalu

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

2 hari lalu

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.

Baca Selengkapnya