Tim Jokowi Bahas Kemungkinan Gugat Formulir C1

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 15 Juli 2014 03:12 WIB

Ilustrasi penghitungan surat suara. REUTERS/Yusuf Ahmad

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djarot Saiful Hidajat, mengatakan belum bisa memastikan apakah Tim Jokowi-Kalla akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas sejumlah temuan kejanggalan formulir C1, yang ditampilkan di situs Komisi Pemilihan umum.

"Mau dibahas dulu. Siap-siap juga kita menggugat atau digugat. Kalau bisa ya diselesaikan baik-baik," kata dia ketika dihubungi, Senin, 14 Juli 2014. (Baca: Kemasukan Puluhan Pemilih Tak Sah, Tiga TPS Coblos Ulang)

Sebelumnya, tim menemukan sejumlah keganjilan saat membuka formulir penghitungan suara di website KPU. Di antaranya formulir C1 di TPS 47, Kelapa Dua, Kelapa Dua, Tangerang, Prabowo-Hatta meraup 814 suara. Sedangkan Jokowi-Kalla memperoleh 366 suara. Namun, jumlah seluruh suara di formulir tersebut hanya 380. Padahal tak ada suara yang tidak sah.

Contoh lainnya, di TPS 32, Kota Batu, Ciomas, Bogor, Prabowo-Hatta memperoleh 122 suara, Jokowi-Kalla tercatat mendapat 192 suara, tidak sah hanya 3. Namun, total suara mencapai 414 suara. Di TPS 09, Batu Licin, Batu Licin, Tanah Bambu, Prabowo-Hatta mendapat 104 suara, Jokowi-Kalla 266 suara. Namun suara sahnya tertulis 270. Serta masih banyak kesalahan-kesalahan serupa bila ditelusuri satu per satu. (Baca: Saksi Prabowo Tolak Teken Rekapitulasi Suara di Jakarta Barat)

Untuk melakukan pengawasan proses penghitungan Pemilu Presiden 2014, KPU menyediakan kanal untuk menampilkan formulir C1 dari sekitar 470 ribu tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Formulir ini mencatat secara detil perolehan suara kedua pasangan kandidat capres dan cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla. (Baca: Rekapitulasi Suara di Jakarta Sampai di Kecamatan)


LINDA TRIANITA







Baca juga:
Makarim Minta Akses, Israel Layangkan Surat
Warga Israel Tahu Ada Roket dari Aplikasi Ini
Saham Rontok, Viva Klaim Labanya Malah Melesat
Kado Lagu dan Klip Samsons buat Jokowi-JK

Advertising
Advertising

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

53 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya