Tim Jokowi Nilai Kejanggalan C1 Sistematis  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 15 Juli 2014 02:58 WIB

Petugas TPS 37 Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, menunjukan surat suara Pemilu ulang, Sabtu 12 Juli 2014. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djarot Saiful Hidajat, mensinyalir banyaknya kejanggalan dalam formulir penghitungan suara atau C1 merupakan kesalahan sistematis.
Dugaan ini muncul karena kesalahan penulisan hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara, yang diunggah di laman Komisi Pemilihan Umum itu, hampir seragam.

"Kesalahan di C1 itu direkayasa, harus dicari motifnya apa, dalangnya siapa. Bentuk kesalahannya sistematis," kata dia ketika dihubungi Tempo, Senin, 14 Juli 2014. (Baca: Polisi Jaga Ketat Pencoblosan Ulang di Mojokerto)

Menurut Djarot, penggelembungan suara di formulir C1 itu terutama banyak terjadi di Jawa Tengah, yang merupakan basis massa PDIP, dan daerah-daerah pelosok. "Banyak sekali yang mengubah angka. Jadi, ujar dia, tidak mungkin bila penggelembungan itu hanya kesalahan teknis. "Kalau kesalahan teknis kok elementer banget?" kata mantan Wali Kota Blitar itu.

Karena itulah Djarot mengatakan tim Jokowi-Kalla siang ini mengumpulkan tim hukum dan advokasi bersama ratusan advokat untuk membahas temuan tersebut. (Baca: TPS Kelapa Dua Tangerang Bantah Dongkrak Suara)

Untuk mengawasi penghitungan suara pemilu presiden 2014, KPU menyediakan kanal untuk menampilkan formulir C1 dari sekitar 470 ribu tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Formulir ini mencatat secara detail perolehan suara kedua pasangan kandidat capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.




LINDA TRIANITA





Baca juga:
Makarim Minta Akses, Israel Layangkan Surat
Warga Israel Tahu Ada Roket dari Aplikasi Ini
Saham Rontok, Viva Klaim Labanya Malah Melesat
Kado Lagu dan Klip Samsons buat Jokowi-JK

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya