Begini Dugaan Penggelembungan Suara di Tangerang

Reporter

Senin, 14 Juli 2014 07:03 WIB

Ilustrasi surat suara pemilihan presiden 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Tangerang - Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mengklarifikasi dan memeriksa ulang data form C1 di TPS 19 Tanah Tinggi yang sudah diunggah di situs KPU, yang belakangan menuai protes karena dianggap janggal angkanya. (Baca juga: Jawa Timur Dinilai Rawan Manipulasi Suara)

Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane mengatakan pihaknya segera mencek ke data lembar data C1 lain dan ternyata tidak ada penambahan angka atau penggelembungan karena jumlahnya tetap sama pada lembar C1 lainnya. "Tidak mungkin ada penggelembungan angka, karena kami punya salinan tujuh lembar C1 sehingga kalau ada yang salah kami cocokan dengan C1 yang lain. Dan soal kesalahan tulis itu kemungkinan ada apalagi C1 itu ditulis tangan," kata Pane, Ahad, 13 Juli 2014

Adapun kejanggalan itu terlihat pada TPS 19, Tanah Tinggi, Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapat suara 121 dan Jokowi-JK 208. Padahal umlah suara sah tertulis 229.

Pane mengaku akan bertanggung jawab atas pengunggahan data C1 dan akan memperbaikinya setelah pleno. Pane juga mengakui pada saat mengunggah tidak memeriksa ulang data yang masuk satu per satu. "Kami harus segera mempublikasikan data C1 itu, dan saya yakin di daerah lain juga ditemukan hal serupa kesalahan teknis seperti itu,"ujar Pane.

Sementara itu, kejanggalan juga terlihat di TPS 47 Kelapa Dua. Namun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang juga telah mengklarifikasi data tersebut. Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Ramelan mengatakan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 47 Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, menyatakan perolehan suara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, adalah sebesar 014 suara. Sedangkan, perolehan suara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebanyak 366 suara. (Baca juga: Begini Cara Mencurangi Hasil Pemilu di Luar Negeri)

<!--more-->

"Suara yang didapat Prabowo-Hatta di TPS 47 itu sebanyak 014 suara, bukan 814 suara seperti yang terlanjur dipublikasikan di sejumlah media massa itu. Informasi ini harus kami luruskan, karena petugas menyilang angka 0 sehingga terlihat seperti angka 8," Ramelan menjelaskan.

Ramelan melanjutkan, scan data C1 yang diunggah itu hanya sebagai alat kontrol bagi masyarakat yang ingin memantau hasil penghitungan suara sementara. Mengenai hasil resmi baik KPU Kota dan Kabupaten Tangerang baru akan menggelar pleno pada 16 dan 17 Juli 2014.

"Saya pastikan, hasil penghitungan suara itu tidak akan ada berubah, karena masing- masing saksi juga memiliki data pembanding," kata Ramelan.

Adapun, hasil rekapitulasi yang dipindai atau scan formulir C1 yang diunggah pada laman situs kpu.go.id dari sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Tangerang menampilkan data yang kurang valid. Kejanggalan itu mulai dari formulir C1 yang menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong, penjumlahan yang salah hingga tidak lengkapnya tandatangan baik oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan saksi kedua pasangan calon.

Setidaknya ada tiga TPS yang memuat formulir C1 dengan rincian perolehan suara kosong. Empat TPS itu terdapat di TPS 9, Mekarsari, Neglasari, Kota Tangerang, TPS 21 Kreo, Larangan, Kota Tangerang, TPS 8, Lemo, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Mengenai temuan ini, KPU dan Panwaslu masing-masing sedan mengeceknya. (Baca:Surat Suara Dirusak, TPS di Bekasi Coblos Ulang)

AYU CIPTA



Berita Lainnya:
Kampanye Usai, Pendukung Prabowo dan Jokowi Kembali 'Perang' Spanduk
Terjadi Kecurangan, 6 Provinsi Pemilu Ulang
Begini Cara Mencurangi Hasil Pemilu di Luar Negeri


Berita terkait

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.

Baca Selengkapnya

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Baca Selengkapnya

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.

Baca Selengkapnya