TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengakui masih banyak panitia pemungutan suara yang bermasalah. "Penyelenggara pemilu itu banyak yang bermasalah, makanya banyak yang kita pecat. Maka itu, saksi dari kedua kubu harus kuat," ujar Jimly di kantornya, Kamis, 10 Juli 2014.

Bahkan saat ini masih ada petugas PPS yang kasusnya belum diputuskan. Menurut dia, apabila saksi dari kedua kubu sudah kuat, tak akan ada kesempatan bagi petugas PPS untuk berbuat curang. (Baca: Ini Strategi KPU Amankan Penghitungan Suara)

Kondisi saat ini, dia melanjutkan, yakni para pendukung kedua calon presiden dan wakil presiden sama-sama menganggap jagoan yang mereka dukung menang, bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi saksi guna mengawasi proses rekapitulasi berjenjang. "Harusnya mudah bagi kedua pihak memobilsasi saksi saat keduanya yakin menang," katanya. (Baca: Sengketa Pilpres, Ahli: Fungsi Koreksi KPU Tak Jalan)

Lebih lanjut, Jimly berharap saksi yang ditugaskan mengawal proses rekapitulasi tidak hanya berasal dari satu partai politik dan tidak dibayar, supaya hasil pemantauan mereka lebih baik. "Kalau dibayar, dikhawatirkan hanya mengharapkan bayaran, tidak bekerja dengan baik. Harusnya, melihat pendukung keduanya, hal ini mudah saja," katanya. (Baca: Bawaslu: KPU Jangan Terpengaruh Hitung Cepat)

Kemarin, sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat mereka. Sebagian lembaga seperti Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Indikator Politik Indonesia menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang. Adapun Lembaga Survei Nasional, Puskaptis, dan Jaringan Survei Indonesia menyatakan Prabowo-Hatta unggul.

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler:

Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200
Hidayat: Investor Cemas Hasil Pemilu Beda Tipis
Saat Pensiun, Djoko Kirmanto Akan Ternak Lele