Komisioner Bawaslu, Nasrullah (tengah) menerima sejumlah seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur yang akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah mengatakan hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei bukan bersifat final dan mengikat. Nasrullah mengingatkan bahwa hasil tersebut tidak bisa dijadikan rujukan langsung oleh rakyat Indonesia.
"Sebab, yang jadi rujukan nanti tentu hasil proses rekapitulasi nasional pada 22 Juli nanti," ujar Nasrullah di gedung Bawaslu, Kamis, 10 Juli 2014. (Baca: Beda Hitungan, Lembaga Survei Harus Buka-bukaan)
Penetapan hasil tersebut, tutur Nasrullah, akan dihadiri para penyelenggara pemilu dan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Saat penetapan itu, baru sifatnya final dan mengikat," katanya.
Secara khusus, Nasrullah juga meminta media untuk meredam dulu segala pemberitaan tentang hasil hitung cepat. "Sabar saja dulu. Jangan terus ditayangkan. Insya Allah, tanggal 22 Juli sudah ada hasil," ujarnya. (Baca: Media Asing Soroti Hitung Kisruh Cepat Indonesia)
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan hasil hitung cepat bukan merupakan hasil resmi KPU. Meski yang dilakukan sejumlah lembaga survei dilindungi undang-undang, pihaknya meminta masyarakat menunggu hasil resmi KPU.
Kemarin, sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepatnya. Sebagian lembaga seperti Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Indikator Politik Indonesia menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang. Sedangkan Lembaga Survei Nasional, Puskaptis, dan Jaringan Survei Indonesia menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul.
