TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, mengatakan ada tiga hal yang dikhawatirkan jelang pemilu presiden dan wakil presiden, Rabu mendatang. (Baca: Ricuh Pilpres di Hongkong, Ketua Bawaslu Dilempar Pembalut)
Pertama adalah soal perilaku aparat pemerintah daerah, mulai dari pegawai negeri sipil hingga kepala daerah. "Jangan sampai pelaksana di bawah terintimidasi mereka," ujar Daniel di gedung Komisi Pemilihan Umum, Senin, 7 Juli 2014. (Baca: Koalisi Tak Persoalkan Watak Otoriter Prabowo)
Hal kedua yang perlu dikhawatirkan, menurut Daniel adalah soal politik uang. Untuk itu, Bawaslu meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk politik uang yang ditemukan. "Intinya, masyarakat jangan takut melaporkan," ujar Daniel. (Baca: Beda Strategi dan Gaya Sosmed Prabowo dan Jokowi)
Ketiga, soal administrasi hasil pemilu apakah sesuai dengan data yang ada karena jika ada sedikit saja kesalahan, kata Daniel, pasti akan berpengaruh pada hasil pemilu presiden keseluruhan.
Di masa tenang ini, Daniel mengimbau masyarakat untuk memastikan di TPS mana akan mencoblos. Selain itu, Daniel juga mengimbau dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden membersihkan alat peraga.
TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS
Berita terpopuler lainnya:
Kampanye Prabowo Saat Tarawih, Khatib Ini Diprotes
Tanpa Neymar? No Problem!
Prabowo Menang, Indeks Saham Bakal Jeblok
Berita terkait
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu
5 jam lalu
PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN
6 jam lalu
PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaKASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya
2 hari lalu
KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
4 hari lalu
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI
4 hari lalu
Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu
5 hari lalu
Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.
Baca SelengkapnyaKata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024
6 hari lalu
MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.
Baca Selengkapnya