TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang mendukung calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menuai kecaman. Salah satunya datang dari pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, yang mengatakan SBY seharusnya bersikap netral. "Biar bagaimana pun, Presiden harus netral," ujar Ikrar saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Juli 2014 (baca puila: SBY tak seperti negarawan).
Ikrar mengakui sebagai ketua umum partai, SBY wajar menyatakan dukungan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melepaskan figur SBY sebagai presiden. Apalagi, kata Ikrar, SBY memberikan wejangan seolah-olah Prabowo pemenang pemilu presiden. Sikap ini, ucapnya, bertentangan dengan perilaku kepala negara yang seharusnya tetap menjaga ketenangan selama pemilu presiden.
Hal senada diungkapkan oleh Indra J. Piliang, kader Partai Golongan Karya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menyayangkan sikap SBY yang kurang mempertimbangkan posisi sebagai presiden. Ia menganggap SBY selama ini sangat lekat dengan kepentingan partai. "SBY susah dibedakan sebagai presiden atau ketua umum partai," ujar Indra.
Indra mengkhawatirkan tidak ada batasan yang jelas SBY akan bertindak memenangkan Prabowo dalam pemilu presiden. Namun, Indra optimistis dukungan SBY tidak berefek negatif. Ia mengatakan SBY tidak dapat leluasa menggunakan aparatur atau fasilitas negara untuk memenangkan Prabowo lantaran kontrol masyarakat dan media yang semakin baik di alam demokrasi.
Pada Jumat, 4 Juli 2014, SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengadakan buka puasa bersama dengan Prabowo di Puri Cikeas, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, ada lima pesan SBY kepada Prabowo yang menurut Ikrar seolah-olah calon presiden nomor urut satu itu telah memenangkan pemilu presiden.
Beberapa hari sebelumnya, Partai Demokrat melalui Ketua Harian Partai Demokrat Sjarif Hasan menyatakan dukungan kepada Prabowo. Dukungan ini diklaim telah didukung penuh oleh SBY selaku ketua umum partai.
