Suasana tempat pemungutan suara pemilu Indonesia di Sekolah Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Juli 2014. TEMPO/Anne Muhammad
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan banyak pemilih siluman dalam daftar pemilih tetap luar negeri. Berdasarkan hasil pemantauan timnya di 60 tempat pemungutan suara di Kuala Lumpur, banyak pemilih yang tidak masuk dalam DPT. "Mayoritas pemilih yang datang ke TPS tak terdaftar. Analisis kami sejak awal mengindikasikan banyak data siluman dalam daftar pemilih tetap di luar negeri, dan ternyata terbukti," ujar Anis ketika dihubungi, Ahad, 6 Juli 2014.
Menurut Anis, pemilih di Kuala Lumpur meningkat hampir 90 persen dibandingkan pemilu legislatif. "Pemilih di 60 TPS di Kuala lumpur sejumlah 8.968 pemilih. Saat pemilu legislatif kemarin hanya sekitar 5.000-an pemilih," ujar Anis. (Baca: Partisipasi Pemilih di Malaysia Naik 13 Persen)
Fenomena meningkatnya jumlah pemilih ini disebabkan para pemilih memang lebih tertarik mengikuti pemilu presiden ketimbang pemilu legislatif. "Karena kandidat calon presiden lebih dikenal orang. Kalau pemilu legislatif seperti membeli kucing dalam karung," ujarnya.
Secara umum, menurut Anis, pelaksanaan pemilu di Kuala Lumpur berjalan lancar. Tak ada surat suara yang rusak. Hanya ada satu insiden yang ia catat tapi dapat ditangani dengan baik oleh panwaslu setempat. (Baca: Jokowi Kerahkan Satgas Anti-Curang)
Insiden tersebut berkaitan dengan salah satu pemilih. Ada pemilih yang mendapatkan tabloid dari tim sukses Prabowo dengan contoh surat suara hanya ada satu gambar, yaitu pasangan nomor urut 1. Hal tersebut menyulut emosi beberapa pemilih lain. "Namun semua bisa ditangani oleh Panwaslu Kuala Lumpur," katanya.
Pemilu luar negeri berlangsung pada 4-6 Juli 2014 di 130 kota. Meskipun pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal, penghitungan perolehan suara pemilih di luar negeri akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri, yakni pada Rabu, 9 Juli 2014.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
