TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan pemberian sanksi bagi kader partainya yang tidak mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, belum dilakukan dalam waktu dekat.
Mobarok beralasan partainya saat ini masih berkonsentrasi menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang.
“Sekarang bulan puasa. Pelaksanaan pilpres sudah mepet. Sikap partai ditentukan setelah pilpres,” kata Mubarok saat dihubungi Tempo, Rabu, 2 Juli 2014.
Ihwal pencopotan Ruhut Sitompul dari Komisi III DPR dan Nova Riyanti Yusuf dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Mubarok berdalih itu untuk penyegaran. “Itu hal yang biasa terjadi di DPR,” ujar Mubarok sembari membantah tindakan itu dilakukan bukan karena keduanya membelot mendukung Jokowi-JK.
Nova Riyanti Yusuf yang akrab dengan sapaan Noriyu lebih dulu menyatakan dukungannya terhadap Jokowi-JK. Namun akibat pilihan politiknya itu, Noriyu harus melepaskan jabatannya di Komisi IX.
Ruhut Sitompul juga secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai pendukung Jokowi-JK. Hanya berselang beberapa hari, si ‘Poltak Raja Minyak’ itu mengalami nasib serupa dengan Noriyu.
Sinyo Harry Sarundajang dan Hayono Isman juga melabuhkan dukungan pada Jokowi-JK. Sinyo adalah Gubernur yang juga Ketua DPPD Partai Demokrat Sulawesi Utara. Sedangkan Hayono merupakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Namun Sinyo dan Hayono belum dijatuhi sanksi.
Sikap mereka yang memilih Jokowi-JK dilakukan sebelum Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Hatta, yang baru diumumkan pada Senin, 30 Juni 2014. Pernyataan sikap Partai Demokrat itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan.
Jauh hari sebelum Partai Demokrat memutuskan mendukung Prabowo-Hatta, Syarief Hasan justru menyatakan Partai Demokrat bersikap netral dan mempersilakan kadernya menentukan pilihannya masing-masing. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri, Ketua Dewan Pembina, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
