TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad mengingatkan kepada tim sukses para pasangan calon presiden-wakil presiden supaya bisa mengarahkan kadernya untuk terus melakukan kampanye damai dan bersih.
Tujuannya, menghindari bentrokan antarsimpatisan dan kampanye gelap saat masa kampanye yang tinggal sepekan lagi. “Tak ada alasan. Tim sukses harus bisa mengarahkan para kadernya untuk tetap tertib dan hindari bentrokan,” kata Muhammad kepada Tempo, Sabtu, 28 Juni 2014.
Muhammad menuturkan kedua peserta pilpres harus bertanggung jawab atas keamanan pemilu 2014. Menurut dia, para peserta pemilu tersebut sudah berkomitmen untuk mewujudkan pemilu bersih, aman, dan damai. (Baca: Deklarasi Damai, Pidato Jokowi Tak Sebut Prabowo)
“Jadi, pengarahan simpatisan untuk tetap tertib dalam berkampanye merupakan tanggung jawab para peserta dan timsesnya,” tuturnya.
Maraknya bentrokan yang terjadi di beberapa daerah dan kampanye gelap membuat Muhammad heran. Musababnya, kata dia, ada liaison officer yang ditunjuk langsung oleh masing-masing capres dan ditempatkan di Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu. (Baca: Kampanye Pilpres di Yogyakarta Diwarnai Bentrok)
Para petugas tersebut, kata dia, setiap hari diingatkan untuk melaksanakan pemilu damai dan bersih. “Tapi kenapa bentrokan masih saja terjadi?” ujar Muhammad.
Untuk menghindari bentrokan yang lebih tajam, setiap hari pihaknya melakukan koordinasi dengan Bawaslu tingkat daerah hingga desa. Setiap ada laporan dugaan pelanggaran, langsung dikoordinasikan ke pusat.
Jika ada laporan dugaan di Bawaslu tingkat desa, misalnya, langsung ditangani oleh Bawaslu setingkat di atasnya. “Jadi tak langsung ke pusat,” tuturnya.
Sedangkan di Bawaslu pusat, kata Muhammad, ada Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang bekerja sama dengan Mabes Polri.
AMRI MAHBUB
Berita terkait
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu
1 jam lalu
PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN
3 jam lalu
PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaKASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya
2 hari lalu
KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
4 hari lalu
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI
4 hari lalu
Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu
4 hari lalu
Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.
Baca SelengkapnyaKata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024
5 hari lalu
MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.
Baca Selengkapnya