Calon Presiden dan Calon Presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didampingi Ketua KPK Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan usai mengklarifikasi harta capres dan cawapres di gedung KPK, Jakarta, Rabu 25 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai pengiriman surat dari calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, ke sekolah-sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran kampanye. FSGI hari ini telah melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Badan Pengawas Pemilu.
Menurut dia, sasaran surat yang berisi visi dan misi Prabowo itu tidak tepat karena dikirim ke sekolah. "Kami tidak mau guru dipolitisasi," ujarnya di gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin 14, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juni 2014.
Menurut Retno, surat berisi visi dan misi pendidikan Prabowo itu salah alamat. Surat pemaparan visi-misi yang dilengkapi dengan foto Prabowo itu dikirim ke sekolah, bukan ke alamat rumah masing-masing guru. Surat Prabowo itu pun menyebut langsung nama guru sekolah yang dituju.
Sebelumnya, empat sekolah di Jakarta menerima surat berjudul "Surat Pribadi Prabowo Subianto". Surat yang dibubuhi tanda tangan Prabowo itu diterima di SMA Negeri 76, SMA Negeri 75, SMK Negeri 56, dan sekolah swasta di Sumur Batu, Jakarta Pusat.
Dalam surat itu, Prabowo meminta restu dan dukungan dari guru-guru. Prabowo meminta para guru memilihnya pada 9 Juli mendatang. Selain itu, Prabowo juga memaparkan visi dan misinya di bidang pendidikan. Selain tersebar di Jakarta, surat yang sama juga beredar di Depok, Jawa Barat; dan Gunungkidul, DI Yogyakarta. (Baca juga: Bawaslu Bentuk Tim Usut Tabloid Obor Rakyat)
Retno mengatakan ia datang ke Bawaslu dengan didampingi tim dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta agar Bawaslu bisa menghentikan peredaran surat itu. Retno menjelaskan, tak ada uang di dalam amplop surat itu. (Baca: Surat Kampanye Prabowo Masuk Sekolah di Jakarta)
