Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo, disambut warga NU untuk menghadiri silaturahmi Kiai Kampung dan Warga NU untuk menerima dukungan, di Gor Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Kaplongan, Indramayu, Jawa Barat (17/6). Capres Jokowi mengklarifikasi soal isu SARA dan isu penghapusan sertifikasi guru serta akan tetap blusukan jika jadi presiden pada Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Palembang - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menegaskan tidak akan membubarkan pengadilan militer. Jokowi mengatakan ada isu yang beredar bahwa ia akan menggabungkan pengadilan militer dengan pengadilan umum.
"Tidak ada dalam pikiran kita mengotak-atik TNI dan Polri. Yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri. Ke depan TNI dan Polri harus kuat, tetap kita jaga kewibawaan dan netralitas," katanya di tepi Sungai Musi, Palembang, Rabu, 25 Juni 2014. (Baca: Bentrok Yogya, Jokowi: Politik Jangan Meresahkan)
Jokowi mengatakan isu mengenai penghapusan pengadilan militer sengaja diembuskan sebagai bentuk kampanye hitam untuk menyerang dirinya.
Dalam kunjungannya ke Palembang, Jokowi mengklarifikasi isu kampanye hitam mulai dari tunjangan sertifikasi guru, penghapusan kolom agama, hingga isu ia merupakan pengikut Partai Komunis Indonesia.
Mengenai isu tunjangan sertifikasi guru, Jokowi menegaskan tunjangan tersebut tidak akan dihapus, pun tunjangan kesejahteraan daerah. Jokowi mengatakan ia justru akan menambah tunjangan sertifikasi guru jika pertumbuhan ekonomi melebihi 7 persen. "Pembangunan manusia itu melalui pendidikan. Guru adalah kuncinya sehingga akan ditambah," katanya. (Baca: Ayu Azhari Berpaling ke Jokowi, Timses: Gak Kaget)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
17 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
