Dosen ITB Diduga Terlibat Aksi Dukung Jokowi-JK  

Reporter

Sabtu, 21 Juni 2014 16:36 WIB

Gedung Aula Barat di lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). TEMPO/ A. Andrian

TEMPO.CO, Bandung - Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung menghentikan deklarasi puluhan alumni lintas perguruan tinggi yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kelompok ini berkumpul di ruas jalan depan gerbang kampus ITB, Jalan Ganesha.

"Pertama, kalau secara legalitas, ini legal. Mereka pakai jalan umum di depan ITB. Kedua, tapi secara etika, tidak etis karena tempatnya di depan kampus ITB," kata Presiden Keluarga Mahasiswa ITB Jeffry Giranza, Sabtu, 21 Juni 2014. (Baca: Dua Kubu Tim Sukses Berdatangan di ITB)

Sempat ada adu mulut yang nyaris memicu keributan antara mahasiswa kampus dan peserta deklarasi.

Jefrry mengaku terganggu dengan kehadiran sejumlah dosen ITB yang diketahuinya berstatus pegawai negeri sipil menghadiri acara itu. Dia beralasan, PNS tidak boleh terlibat dalam kampanye.

"Ada PNS di sini. Karena, kalau di Undang-Undang Pemilu, (PNS) tidak boleh terlibat kampanye. Mending saya bubarin acaranya," ujarnya.

Jeffry mengklaim akan mempersoalkan kehadiran para dosen dalam acara deklarasi itu pada pihak kampusnya. Dia menolak menyebutkan nama dosen yang dimaksudnya, dan mengklaim sudah mengambil foto-fotonya saat acara deklarasi.

Indra Djati Sidi, misalnya, membenarkan statusnya sebagai dosen aktif di ITB. Dia mengaku tidak sendirian. "Ada banyak dosen di sini." (Baca juga: Alumni ITB: Saatnya Kampus Melek Politik)

Dia mengklaim aksi deklarasi dukungan itu sebagai bagian dari hak kebebasan menyatakan pendapat yang dilindungi undang-undang.

"Kami menyatakan pendapat. Kita enggak jelek-jelekin orang. Kenapa tidak (boleh)? Saya bukan tim sukses. Saya bukan (sedang) kampanye. Saya bukan orang PDIP atau NasDem. Saya dosen. Tapi saat ini kita terpanggil untuk mengatakan sesuatu yang harus didengar oleh masyarakat," kata Indra, yang juga alumni ITB angkatan 1972.

Gustaf Hariman Iskandar, alumni ITB angkatan 1993, menuturkan masa depan Indonesia harus berada di tangan kepemimpinan yang bersih, jujur, serta terbebas dari pelanggaran hukum dan HAM pada masa lalu.

Puluhan alumni itu berasal dari sejumlah perguruan tinggi lintas angkatan, di antaranya dari ITB, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Nasional, Univeristas Katolik Parahyangan, Universitas Widyatama, Universitas Islam Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Pasundan, dan lembaga pendidikan Al-Ma'soem. Sebagian perwakilan alumni tiap perguruan tinggi itu berorasi menyatakan alasannya mendukung Jokowi-JK.

AHMAD FIKRI




Berita Lain
BPK Temukan Potensi Kerugian DKI Rp 1,54 Triliun
Intuisi Indigo Ungkap Kelemahan Prabowo. Apa itu?
Temuan BPK, Ahok: Ada Pencairan ke Rekening Pejabat

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

2 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

4 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

5 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

5 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

8 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

9 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

10 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

22 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

23 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya