Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto (kanan) dan capres nomor urut 2 Joko Widodo (kiri) didampingi moderator debat Ahmad Erani Yustika (tengah) bersiap memulai debat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
TEMPO.CO , Jakarta: Kedua calon presiden dinilai memiliki kesamaan visi karena mengharapkan pembaruan di bidang ekonomi. “Hanya saja sudut pandang keduanya berbeda,” ujar moderator dalam acara debat calon presiden kedua Ahad lalu, Ahmad Erani Yustika, ketika dihubungi, Senin, 16 Juni 2014.
Setelah mendengar jawaban dari kedua peserta debat itu, Erani menyimpulkan konsep ekonomi yang diusung oleh calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto lebih ke arah fiskal. "Terlihat dari Prabowo yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan anggaran," tuturnya. (Baca: Cuit Netizen Soal TPID di DebatCapres)
Sementara calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo lebih menekankan pengembangan pelaku ekonomi. Misalnya dengan mengembangkan usaha mikro dan kecil menengah dan ekonomi kreatif. "Jokowi menaruh perhatian pada pelaku ekonomi yang selama ini terpinggirkan," ujarnya.
Tapi, meskipun fokus dari kedua capres berbeda, Erani menganggap posisi keduanya seimbang. "Posisi keduanya hampir sama. Saya melihat tidak ada yang lebih unggul dibanding lawannya," katanya. (Baca: Prabowo Terima Ide Jokowi, Pengamat: Ada Dua Makna)
Erani menganggap debat kedua yang berlangsung di Hotel Gran Melia tersebut lebih baik ketimbang debat pertama. Ia juga melihat kedua calon presiden lebih siap dan menjawab lebih baik pada debat kemarin.
Ekonom dari Universitas Brawijaya tersebut dipercaya menjadi moderator debat capres yang kedua yang mengangkat tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" dan tidak mengikutsertakan calon wakil presiden. Kampanye calon presiden tahun ini diadakan 4 Juni-5 Juli.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.