Bawaslu Bentuk Tim Usut Tabloid Obor Rakyat  

Reporter

Editor

Jumat, 13 Juni 2014 12:01 WIB

Sampul tabloid obor rakyat. (oborrakyat)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Muhammad, mengaku belum mengetahui tabloid Sang Pendusta yang beredar di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Belum ada laporan dari daerah. Tapi ada tim yang bertugas khusus untuk mengecek itu,” kata Muhammad saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 Juni 2014.

Tabloid Sang Pendusta beredar di Tasikmalaya. Isi dari tabloid tersebut menyudutkan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Halaman depan tabloid itu bergambar karikatur Jokowi dengan hidung panjang menyerupai pinokio, tokoh kartun yang hidungnya memanjang jika berbohong. Judul depan tabloid tersebut adalah “Sang Pendusta, Mau Dibohongi Lagi”.

Fenomena tabloid Sang Pendusta yang beredar di Tasikmalaya hampir sama dengan beredarnya tabloid Obor Rakyat. Isi kedua tabloid pun hampir sama, menuding Jokowi dengan isu SARA. (Baca: Obor Rakyat Sebarkan Berita Jokowi Pro-Kristen)

Dua hari lalu, tabloid Obor Rakyat edisi kedua kembali beredar di Jember. Berita utama yang diangkat dalam tabloid Obor edisi kedua adalah “1.001 Topeng Pencitraan”. Kedua tabloid itu tidak satu pun yang memberitakan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Muhammad mengatakan akan bertindak tegas jika mengetahui pelaku penyebaran tabloid itu. ”Kami bekerja sama dengan polisi mengusut kasus ini,” katanya. (Baca: Bawaslu Limpahkan Kasus Obor Rakyat ke Mabes Polri)

Bawaslu telah mencari kantor dan pengurus Obor Rakyat. “Alamatnya bodong dan nomor yang dicantumkan fiktif,” ujar Muhammad. Ia juga mengatakan Bawaslu kesulitan untuk melacak keberadaan pembuat tabloid.

Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan dua tabloid itu tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pers. Itu sebabnya, produk tersebut tidak akan mendapat perlindungan Undang-Undang Pers. “Pihak yang dirugikan silakan melapor ke polisi,” kata Bagir.

DINI PRAMITA




TERPOPULER:
Kecelakaan Taksi, None Jakarta 2004 Tewas
Sekab: JK Minta Rumah di Brawijaya ke SBY
Petir Bubarkan Pidato Pengukuhan Guru Besar SBY

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya