Jokowi usai mengklarifikasi dugaan pelanggaran masa kampanye di Gedung Bawaslu, 7 Juni 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO , Jakarta - Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai calon presiden Joko Widodo harus mengubah gaya pidato pada saat debat capres yang akan dilangsungkan Senin, 9 Juni 2014. Suko melihat Jokowi, sapaan Joko Widodo, di beberapa kesempatan pidato kurang memahami etika komunikasi politik.
Saat di Komisi Pemilihan Umum, misalnya, dalam pidato Jokowi tidak menyebut capres lawan, Prabowo Subianto. "Dalam komunikasi politik itu ada istilah know your audience. Artinya kita saat lagi pidato itu juga harus memberikan salam atau rasa hormat kepada audience dan juga kepada kompetitor," kata Suko, saat dihubungi, Ahad, 8 Juni 2014. (Baca:Jokowi Sindir Prabowo untuk Mempertegas Perbedaan)
Seharusnya, kata Suko, Jokowi membalas sapaan atau salam yang dihaturkan oleh Prabowo Subianto saat pidato. Meski dalam raut Jokowi ada ketidaksukaan dengan Prabowo, Suko melanjutkan, idealnya saat di depan khalayak bisa diredam sebagai penilaian positif kepada publik. "Tapi kembali lagi yang tahu kenapa beliau dalam pidatonya seperti itu, ya hanya Jokowi sendiri yang tahu," ucapnya.
Suko berharap dalam debat capres Jokowi sudah memahami etika komunikasi politik. Apalagi debat capres itu ditayangkan di tiga stasiun televisi nasional. "Dalam keadaan seperti ini, etika komunikasi politik harus ditegakkan dengan menyebut nama dari kubu lawan. Apalagi dia itu calon pemimpin, standar seorang pemimpin berjiwa besar meski kesal dengan lawannya." (Baca:Jelang Debat, Jokowi-JK Dilatih Tim Debat dan Tim Ahli)
Suko membandingkan cara komunikasi politik Jokowi dengan Prabowo. Prabowo dalam pidatonya selalu menyinggung nama Jokowi. Menurut Suko, cara yang dilakukan Prabowo ini merupakan upaya bagus karena selain memahami etika komunikasi politik, juga menghargai lawan tangguhnya di pemilihan presiden 9 Juli mendatang. "Ini sebagai etika pergaulan," ujarnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
