Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). Silatnas tersebut untuk memberikan dukungan kepada Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo dalam Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Tim Bravo 5, tim bentukan pasangan Jokowi-JK untuk menangkal isu SARA, Alwi Shihab mengatakan Nadlatul Ulama yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pengkhianat. Menurut dia, mereka telah disusupi kelompok Wahabi Salafi dengan menyerang pasangan capres Jokowi-JK.
"Berarti mereka mengkhianati NU, rumahnya sendiri juga para pendirinya," kata dia di Pondok Pesantren Al-Islam, Kota Yogyakarta, Jumat, 6 Juni 2014. (Baca: Kampanye SARA ke Jokowi, Alwi Shihab: Itu Wahabi)
Wahabi, kata Alwi, mengunakan cara-cara fitnah untuk berkuasa. Dia mencontohkan mereka menyebarkan isu menyesatkan tentang Jokowi jelang dan selama masa kampanye ini, mulai dari Jokowi seorang Kristen atau banyak dikelilingi orang Kristen. Hingga, Jokowi keturunan Tionghoa dan anti-Islam, makin menunjukkan kentalnya nuansa politis demi menjatuhkan citra Jokowi agar gagal terpilih.
"Model gerakan (penyebaran fitnah) ini, menghalalkan segala cara agar bisa berkuasa," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I itu.
Menurut dia, gerakan ini sangat berlawanan dengan tradisi Nahdlatul Ulama, yang sempat melawannya sejak tahun 1926 agar tidak menyebar luas ke Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan sikap saling menghargai.
Alwi menuturkan sasaran kampanye hitam berbau keagamaan pada Jokowi ini memang difokuskan di wilayah Jawa. Karena menurutnya modal gerakan kelompok Wahabi banyak terkonsetrasi di Jawa dalam berbagai bentuk. Seperti pemberian beasiswa pada santri, pembuatan media, atau embel-embel materi lainnya. (Baca: Kampanye Hitam ke Jokowi, dari Kabar Meninggal-SARA)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
