TEMPO.CO , Jakarta- Forum Pajak Berkeadilan mendorong pasangan calon presiden dan calon wakil presiden membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak mereka. Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa yang juga anggota Forum Pajak, Maftuchan, menilai pembukaan SPT adalah bukti dari inisiatif moral untuk mendukung transparansi tata kelola perpajakan.
"Karena kami perlu pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan sektor pajak," kata Maftuh, saat diskusi di Cikini, Ahad, 1 Juni 2014. "Juga bisa menjadi pendidikan moral untuk mendorong warga negara secara aktif membayar pajak." (Baca juga: Genjot Penerimaan Pajak, Capres Harus Serius).
Menurut dia, seorang capres atau cawapres yang rela membuka SPT miliknya merupakan calon pemimpin yang paham akan fungsi pajak. Dari situ, kata Maftuh, bisa terlihat apakah calon pemimpin itu jujur dan bersih serta tidak mengemplang pajak.
"Apalagi kan saat ini banyak capres dan cawapres yang latar belakangnya sebagai pengusaha," ujarnya. "Dari situ kami bisa lihat mana yang pajaknya dibayarkan sesuai dengan harta kekayaan atau malah mengemplang pajak."
Maftuh mengakui dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34, pembayaran pajak dari wajib pajak merupakan data rahasia dan tidak bisa dibuka begitu saja. "Tapi yang dibutuhkan adalah itikad moral dari calon pemimpin ini untuk membuka SPT, supaya warga negara patuh membayar pajak."
Anggota Forum Pajak lainnya, Maryati Abdullah yang juga Koordinator Publish What Your Pay Indonesia mengatakan laporan harta kekayaan capres dan cawapres juga harus dibarengi dengan SPT. "Tanpa SPT mana kita tahu dia bayar pajaknya sesuai ketentuan atau malah hanya sedikit," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Maryati juga menyinggung gagasan Revolusi Mental yang diusung calon presiden Joko Widodo. Menurut dia, salah satu realisasi gagasan itu adalah Revolusi Mental dalam perpajakan. "Yaitu dengan cara membuka SPT dan tunjukan bahwa selama ini bayar pajaknya sesuai," ujarnya.
REZA ADITYA
Berita utama
Nomor Urut Capres, Prabowo 1, Jokowi 2
Tiba di KPU, Prabowo Salami Megawati dan Jokowi
Jokowi Mulai Nonaktif, Ahok Pelaksana Tugas
Berita terkait
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini
59 hari lalu
Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaKetua KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP, Kali Ini Soal Keterwakilan Perempuan
21 Juni 2024
Selain Hasyim, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.
Baca SelengkapnyaBegini Sikap Irman Gusman Saat Ditanya Statusnya Menjelang Pendaftaran di KPU Sumatera Barat
20 Juni 2024
Mantan terpidana koruptor Irman Gusman akan antarkan berkas administratif ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada Jumat 21 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 Bakal Dibuka, Ini Syarat, Tugas, dan Gajinya
8 Juni 2024
KPU bakal membuka pendaftaran calon pantarlih Pilkada 2024 pada Kamis, 13 Juni hingga Rabu, 19 Juni 2024, cek syarat, besaran gaji, dan tugasnya.
Baca SelengkapnyaKIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca Selengkapnya