Bawaslu Minta Stasiun TV Proporsional Soal Pilpres  

Reporter

Sabtu, 31 Mei 2014 06:57 WIB

Waslu telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPU pusat merevisi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye mengenai peraturan dan sanksi kepada pelanggar kampanye. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah meminta lembaga penyiaran atau stasiun televisi bersikap netral terhadap kedua pasang calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia juga meminta lembaga penyiaran bersikap proporsional dalam memberitakan kedua pasangan calon itu.

Apalagi, kata Nasrullah, saat ini belum masuk waktu masa kampanye calon presiden dan wakil presiden. "Lembaga penyiaran juga diminta untuk mendidik dengan tidak menyiarkan kampanye hitam," kata Nasrullah, di Gedung Bawaslu, usai rapat koordinasi dengan beberapa lembaga negara, Jumat, 30 Mei 2014. (Baca:Gandeng Pemilik Media, Jokowi Prabowo Duel di TV)

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho menyatakan akan menindak stasiun televisi yang kedapatan memberikan pemberitaan tidak berimbang terhadap salah satu pasangan calon. "Hari ini kami sudah berikan penjelasan bahwa akan kami kenakan sanksi administratif bagi stasiun televisi yang melanggar," kata Fajar.

Dalam menindak dan memberikan sanksi, KPI juga berkonsultasi dengan Dewan Pers. Pasalnya, pemberitaan di salah satu stasiun televisi mengenai salah satu pasangan calon, meski dianggap berlebihan, tetap diakui masih mengandung kaidah dan kode etik jurnalistik.

"Sehingga hal seperti itu agak sulit ditindak karena wewenang kami dibatasi Undang-Undang Penyiaran," kata Fajar. "Tapi kami sudah melayangkan peringatan kepada beberapa stasiun televisi untuk proporsional dan berimbang."

Anggota Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Agustiano Tio, juga meminta seluruh stasiun televisi untuk bersikap netral. Dia juga meminta agar pemberitaan mengenai Jokowi-JK di sebuah stasiun televisi agar tetap proposional. (Baca:Aksa Mahmud Kampanye Hitam Untungkan Jokowi JK)

"Netralitas media penyiaran, baik elektronik maupun cetak," ujarnya. "Ada perimbangan dalam memberikan berita. Kontennya juga positif."

REZA ADITYA

Terpopuler:
Didit Hediprasetyo, Putra Prabowo yang Mendunia

Kivlan Zein Ancam Adukan Komnas HAM ke Ombudsman

Umat Katolik di Sleman Diserang Kelompok Bergamis
Prabowo Dikabarkan Bikin Usaha Bareng Pacar

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya