Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, Mahfud MD dan Jusuf Kalla serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pelantikan Majelis Nasional KAHMI periode 2012-2017 di Jakarta, Selasa (5/2). Acara pelantikan sendiri mengambil tema Memenangkan Masa Depan Indonesia dengan Mahfud MD sebagai ketua Presidium. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menyayangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., yang sebelumnya menjadi salah satu calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, akhirnya menjadi ketua tim sukses pemenangan Prabowo. Pemimpin redaksi Nahdlatul Ulama Online Savic Ali bahkan dalam cuitnya memohon agar Mahfud tak menjadi bagian dari pemenangan Prabowo. (Ada Kiai Minta Mahfud Tak Jadi Tim Sukses Prabowo)
"Aku hormat sama Pak Mahfud. Tiga hari lalu masih ketemu. Ia bilang kalau utusan Prabowo menghubunginya. Aku menyesal jika beliau bergabung dengan mereka," kata Savic dalam akunnya, @savical, pada 18 Mei yang di-retweet sebanyak 28 kali.
Namun, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Salahuddin Wahid, tak menyalahkan Machfud Md. merapat ke Prabowo. "(Musababnya) antara lain komunikasi Ketum PKB kurang baik," kata Gus Sholah dalam akunnya @Gus_Sholah pada 19 Mei. (Baca: Janji Prabowo untuk Mahfud)
Selaras dengan pernyataan Gus Sholah, Muhammad A.S. Hikam, warga NU yang juga mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi di era Abdurrahman Wahid, menilai bergabungnya Mahfud pada tim Prabowo lantaran kecewa terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Musababnya, kata dia, Muhaimin tak serius memperjuangkan Mahfud sebagai cawapres. "Akhirnya beliau dan Rhoma Irama mufaroqoh (berpisah) dari kubu PKB-Imin," kata Hikam dalam jejaring sosialnya @mashikam. (Tiga Tokoh yang Membawa Dampak Positif pada Prabowo)
Tentang soal mendukung Prabowo, kata Hikam, Mahfud mungkin akan menjawab bahwa beliau mengikuti jejak Gus Dur, sapaan Abdurrahman Wahid, yang pernah mendukung mantan Pangkostrad itu. Secara faktual, Prabowo juga pernah menjadi cawapres pasangan Megawati pada pilpres 2009. "Ini berarti Prabowo sah secara konstitusional."
