Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (tengah) saat berkunjung ke "Rumah Jokowi" di Pancoran, Jakarta, Jumat (11/4). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pro-Jokowi (Projo) kurang puas dengan keputusan partai yang memilih mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai pendamping calon presiden Joko Widodo. Meski begitu, Projo tetap mendukung Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, dalam pemilihan nanti.
"Mungkin hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Tapi, setelah keputusan diambil, kami akan solid dan militan memperjuangkan kemenangan Jokowi," kata Koordinator Nasional Projo Budi Arie Setiadi dalam keterangan resminya yang diterima Tempo, Senin, 19 mei 2014.
Selain Jusuf Kalla, masih ada beberapa kandidat lain. Di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman. (Baca: Analis: Pasar Menolak Cawapres Suka Mendominasi)
Dalam rilis sebelumnya, Projo terang-terangan mendukung Ryamizard sebagai pendamping Jokowi. Menurut Projo, tokoh berlatar belakang militer paling tepat mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu. Alasannya, figur militer memiliki disiplin, pengalaman kepemimpinan, dan wawasan Nusantara yang tak perlu diragukan lagi.
Menurut Budi, segala perbedaan harus disingkirkan. PDIP harus bersatu untuk memenangi hati rakyat. "Kami menyerukan kepada seluruh pihak, teman-teman struktur partai pendukung, para sukarelawan, dan segenap elemen masyarakat untuk bergotong royong bersatu padu," ucap Budi. (Baca: Jokowi Pilih JK, Seknas Jokowi Pasrah)
Hari ini PDIP mendeklarasikan Jusuf Kalla sebagai cawapres di Gedung Joang 45 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya siang ini PDIP beserta Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Kebangkitan Bangsa mengantar Jokowi dan Jusuf Kalla mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
