Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa diapit (ki-ka) Ketua umum Gerindra, Suhardi, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais dan Wakil Ketua Umum PAN Drajat Wibowo mengangkat tangannya dalam deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan pendeklarasian pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Rumah Polonia dilakukan agar tercatat dalam sejarah. Menurut dia, rumah yang beralamat di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29 ini memiliki nilai historis yang tinggi.
"Presiden Sukarno pernah tinggal di tempat ini meski sebentar," kata Fadli di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin, 19 Mei 2014.
Ia mengatakan Prabowo dan Hatta memiliki kebanggaan lantaran bisa mendeklarasikan niat politik mereka di Rumah Polonia. Menurut dia, sudah sepatutnya deklarasi ini akan diingat generasi mendatang. Rumah Polonia, menurut Fadli, pernah ditinggali oleh beberapa jenderal. Terakhir, kata dia, rumah itu ditempati ayah politikus Partai Demokrat, Hayono Isman.
Koalisi pimpinan Gerindra hari ini menggelar deklarasi pasangan Prabowo-Hatta. Deklarasi digelar sehari sebelum keduanya mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mengatakan Prabowo sendiri yang memilih Rumah Polonia sebagai lokasi deklarasi. Rumah itu dianggap menyimpan aroma sejarah yang kental karena pernah dihuni proklamator.
Ketua Umum Gerindra Suhardi mengatakan, setelah deklarasi, Rumah Polonia nantinya digunakan sebagai posko pemenangan Prabowo-Hatta. Koalisi ingin nilai-nilai kejuangan Sukarno menjadi penyemangat tim selama masa kampanye. Prabowo-Hatta sendiri akan bersaing dengan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung koalisi pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (Baca: JK Dipilih karena Elektabilitas dan Pengalaman)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
