TEMPO.CO, Jakarta - Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum menunjukkan Partai Hati Nurani Rakyat berada pada kelompok partai papan bawah. Partai yang dipimpin Wiranto ini bahkan mengumpulkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat periode mendatang lebih sedikit ketimbang periode sekarang. (Baca: Sah! Ini Hasil Real Count KPU)
Berikut ini statistik perolehan Partai Hanura pada Pemilu 2014 dan daftar calon anggota legislatif per provinsi. (Baca: Sah! Ini Perolehan Kursi Partai Versi KPU)
Perolehan Suara: 6.579.498
Persentase Suara: 5,26 persen
Target Suara: 20 persen
Perolehan Kursi: 16
Persentase Kursi: 2,9 persen
Perolehan Kursi 2009-2014: 18
Sumatera Utara: Nurdin Tampubolon (49.859 suara), Rufinus Khotmaulana Hutauruk (52.666 suara), Samsudin Siregar (42.850 suara)
Sumatera Selatan: Fauzih H. Amro (26.438 suara)
Lampung: Frans Agung Mula Putra (81.058 suara)
Banten: Inas Nasrulloh Zubir (27.097 suara)
Jawa Barat: Moh. Arief S Suditomo (24.649 suara), Dadang Rusdiana (29.778 suara), Djoni Rollin Drawan (18.754 suara), Miryam S. Haryani (34.030 suara)
Jawa Timur: Dossy Iskandar Prasetyo (43.090 suara), M. Farid Alfauzi (115.963 suara)
Nusa Tenggara Barat: Lalu Gede Syamsul Mujahidin (71.211 suara)
Nusa Tenggara Timur: Saleh Husin (51.780 suara)
Sulawesi Tengah: Syarifuddin Sudding (42.660 suara)
Sulawesi Selatan: Dewie Yasin Limpo (39.514 suara)
KPU | ANTON WILLIAM
Berita Pilihan
Setelah Sutan Tersangka, KPK Incar Anggota DPR Lain
Ulama PPP: Prabowo-Hatta Tak Menjual di NU
Pastikan Koalisi, Aburizal Temui Mega Hari Ini
SBY Nilai Pemilu Ideal Terdiri dari Tiga Capres
Plinplan, Anak Syarief Hasan Dimarahi Hakim
Berita terkait
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
57 hari lalu
Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.
Baca SelengkapnyaJokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur
58 hari lalu
Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaSBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.
Baca SelengkapnyaCatatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSelama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif
18 Februari 2024
Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?
Baca SelengkapnyaSaat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaDaftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?
3 Februari 2024
Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?
Baca SelengkapnyaPeristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama
27 Januari 2024
Beberapa peristiwa besar libatkan Soeharto hingga proses lengsernya, pada 21 Mei 1998. Termasuk kerusuhan Mei 1998 dan 14 menteri mundur bersama-sama.
Baca SelengkapnyaDukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira
28 Desember 2023
Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya3 Wantimpres Masuk TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Potensi Abuse of Power
8 November 2023
3 Wantimpres yang masuk dalam TKN Prabowo-Gibran dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun aturannya belum jelas.
Baca Selengkapnya