Belum Jadi Presiden, Jokowi Sudah Dirongrong Buruh

Reporter

Kamis, 1 Mei 2014 11:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, saat meresmikan lapangan mini soccer dan Jembatan Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (25/4). Di sela-sela acara, Jokowi menegaskan deklarasi calon Wakil Presidennya akan dilakukan di tempat yang menjadi simbol perjuangan, keberhasilan dan kebesaran masa lalu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 25 buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai hak buruh perempuan, khususnya pekerja rumah tangga dan buruh migran, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit dengan calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut.

Para buruh itu menyatakan kondisi mereka makin buruk, seiring hak-hak normatif pekerja yang makin lemah. Selain itu, menurut mereka, status pekerja perempuan juga banyak yang kontrak. Untuk buruh perempuan di sektor nonformal, seperti PRT dan buruh migran, masalah yang sering muncul adalah masih banyak pelanggaran dalam perlindungan hak kesehatan serta upah yang minim.

"Kenaikan upah buruh tidak diikuti dengan kenaikan upah PRT. Kami menuntut agar ada pengakuan PRT sebagai pekerja dan ada libur. Karena itu, kami mendesak agar UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu disahkan supaya ini menjadi sebuah alat perubahan," kata salah satu perwakilan KAP, Listiyowati, saat bertemu Jokowi, Kamis, 1 Mei 2014. (Baca: Ketimbang Demo, Jokowi Usul Buruh Beli Ambulans).

Selain itu, mereka juga menuntut hak cuti haid, cuti melahirkan, fasilitas bekerja pada malam hari, jaminan keselamatan dan keamanan, penyediaan pojok ASI, serta gaji tunjangan tanpa diskriminasi. "Selama ini banyak hak kami yang masih terbengkalai, seperti hak kesehatan reproduksi," katanya.

Jokowi menyatakan masalah buruh tak pernah selesai karena persoalan dasarnya belum tertangani. Menurut dia, ada tiga hal utama yang harus disediakan, yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

"Kita ini masih banyak problem yang belum tertangani dengan baik karena UU belum ada. Yang penting kita sudah menangkap masalahnya. Saya kira tuntutannya tidak selangit. Wajar saja," katanya. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi yang diperlukan adalah pemerataan.

ANANDA TERESIA


Berita lain:
Tersangka Pelecehan di JIS Korban Sodomi Buron FBI
Ayah-Ibu Korban JIS Silang Pendapat
Cawapres Jokowi Muncul di Twitter
Dua Pria Tersangka JIS Pernah Berhubungan Seks
Dituduh Teroris, Diplomat RI Diciduk Polisi Ceko











Advertising
Advertising

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

5 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

6 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

8 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

8 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

11 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

12 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

12 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

13 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

14 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

14 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya