Perkara Jual Beli Suara Dilimpahkan ke Polisi  

Reporter

Jumat, 25 April 2014 13:20 WIB

Sejumlah warga menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif 2014 di TPS 26 Lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali (20/4). (TEMPO/Johannes P. Christo)

TEMPO.CO, Pasuruan -- Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasuruan akhirnya membawa kasus jual beli suara calon anggota legislatif DPRD Jawa Timur dari Gerindra, Agustina Amprawati, ke Kepolisian Resor Pasuruan. “Tadi (kemarin) sore kami limpahkan ke Polresta dan sudah diterima,” kata Ketua Panwaslu Pasuruan, Suryono Pane, kepada Tempo kemarin.




Panwaslu, kata dia, meyakini telah terjadi tindak pidana korupsi atau suap yang dilakukan Agustina kepada 13 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Pasuruan. Ia berharap fakta-fakta yang ditemukan Panwas ditindaklanjuti oleh penyidik.




Pekan lalu, Agustina melaporkan 13 PPK di Pasuruan telah menerima uang dari tim suksesnya sebanyak Rp 128 juta. Uang itu diberikan dengan janji perolehan suaranya akan digelembungkan 5 ribu per kecamatan. Adapun 13 PPK tersebut adalah PPK Gempol, Lekok, Beji, Gondangwetan, Grati, Pohjentrek, Sukorejo, Purwosari, Winongan, Bangil, Kraton, Prigen, dan Wonorejo. (Baca: Caleg Gerindra Melapor Telah Menyuap 13 PPK)




Menurut Suryono, baik Agustina maupun para ketua PPK sudah mengakui perbuatannya dan disertai barang bukti. "Dengan dilimpahkannya berkas ini diharapkan polisi bisa menyelidiki kasus tersebut lebih leluasa," kata dia.




Jika penyelidikan polisi menemukan unsur pidana, Suryono berharap segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu juga akan menyampaikan masalah ini ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. "Jadi penanganan kasusnya dua, tindak pidananya kepada polisi dan tidak pelanggaran kode etiknya kepada DKPP," katanya.




Advertising
Advertising

Kuasa hukum Agustin, Elisa Andarwati, berencana melaporkan para ketua PPK ke Kepolisian dengan tudingan penipuan. Namun, hingga kemarin laporan itu belum disampaikan. “Saya dan klien belum sempat melaporkan,” Elisa memberi alasan.




Di lain pihak, puluhan orang menggeruduk kantor redaksi koran Radar Bromo Biro Pasuruan kemarin. Massa yang mengaku berasal dari Komisi Pemilihan Umum Pasuruan memprotes pemberitaan di koran tersebut. “Media dianggap menggiring,” kata Pimpinan Redaksi Radar Bromo, M. As'ad. As’ad menyatakan tidak ada yang salah dalam pemberitaan korannya dan menolak meminta maaf. (Baca: Alasan KPU Pasuruan Geruduk Redaksi Radar Bromo)




MOHAMMAD SYARRAFAH




Terpopuler














































Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

8 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

9 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

13 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

15 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya