Anggota KPU Kutai Timur Jadi Tersangka  

Reporter

Kamis, 24 April 2014 13:11 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Samarinda - Kepolisian Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kamis, 24 April 2014, menetapkan Ha, salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum setempat, sebagai tersangka setelah mengadakan pemeriksaan sejak Rabu, 23 April 2014. Diduga mengubah hasil penghitungan suara pemilu legislatif, Ha sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Markas Polres Kutai Timur. (Baca: Mantan PPK, Otak Transaksi Jual Suara di Pasuruan)

"Kami sudah memiliki barang bukti sejumlah uang tunai Rp 40 serta laptop yang digunakan untuk mengubah data," kata Kepala Polres Kutai Timur Ajun Komisaris Besar Edgar Diponegoro saat dihubungi dari Samarinda, Kamis, 24 April 2014.

Menurut Edgar, barang bukti itu ditemukan setelah dilakukan penggeledahan di kantor KPU Kutai Timur. Uang ditemukan di ruang kerja Ha. Uang itu diduga diperoleh dari sejumlah calon anggota legislatif. Jumlah seluruh uang yang diterima sebagai imbalan mencapai Rp 55 juta.

Polisi juga menyita telepon seluler Ha. Dalam telepon seluler itu ditemukan sejumlah komunikasi dan pesan pendek, baik yang dikirim maupun diterima Ha, yang diduga berkaitan dengan perubahan data perolehan suara serta imbalannya. Namun Edgar belum menjelaskan siapa saja caleg yang bertransaksi dengan Ha.

Edgar mengatakan penyidik belum memeriksa Ha dalam kapasitasnya sebagai tersangka karena Ha belum menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya. Namun, dari fakta-fakta yang diperoleh penyidik, Ha melakukan aksinya seorang diri. "Kami belum menemukan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini," ujarnya.

Penyidik menjerat Ha dengan Pasal 309 Undang-Undang Pemilu dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Namun hukumannya bisa ditambah sepertiganya karena Ha berstatus anggota KPU, yang merupakan penyelenggara pemilu.

FIRMAN HIDAYAT




Berita lainnya:
Sepupu Nazaruddin Kalahkan Ikhsan Modjo ke Senayan
Golkar Kuasai 7 Kursi DPRD Kabupaten Tangerang
PKS Putuskan Koalisi pada 27 April

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

30 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

33 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

34 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

38 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

41 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

48 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

49 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

51 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

54 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya