Rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP akan membahas membahas kondisi internal di antara fungsionaris pusat dan wilayah. Menurut Muhammad Romahurmuziy, akan ada rekonsiliasi terhadap dua kubu dan perbedaan pendapat yang ada. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengatakan partainya akan mengadakan rapat pleno yang akan dihadiri oleh semua pengurus dan organisasi sayap PPP. "Besok jam 12 di DPP akan ada rapat pleno, insya Allah semua pengurus partai datang," kata Dimyati ketika dihubungi, Senin, 21 April 2014.
Adapun agenda rapat pleno tersebut yakni evaluasi terhadap hasil pemilu legislatif, penyampaian pertanggungjawaban ketua umum, dan penentuan arah koalisi partai Ka'bah. Dimyati mengatakan kubu-kubu yang merasa tidak puas terhadap manuver Suryadharma Ali selama ini juga dapat menyampaikan kekecewan dan keluh kesah mereka. "Terang-terangan saja, jangan disimpan sendiri keluhannya, umpet-umpetan, supaya tidak ada lagi saling curiga," ujarnya.
Menurut Dimyati, sampai saat ini PPP secara resmi belum mendukung siapa pun. Dukungan yang diberikan Suryadharma kepada Prabowo lebih atas nama pribadi. "Pengurus yang lain juga boleh ketemu dengan siapa saja, selama hal itu belum diputuskan secara resmi dalam rapat," katanya. Karena itu, dalam rapat pleno besok arah koalisi PPP kembali akan dibahas. "Dukungan kepada Prabowo dijadikan rekomendasi oleh ketua umum," ujarnya. (Lihat juga: Pengalaman Pahit Gerindra dengan PPP)
Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Pembangunan pada 19-20 April 2014 resmi memberhentikan sementara Ketua Umum Suryadharma Ali. Sekretaris Rapat Muhammad Romahurmuziy mengatakan awalnya rapat bertujuan mencari islah (perdamaian) di antara berbagai kubu yang ada di PPP. Namun, kata dia, Suryadharma Ali tetap tak bersedia mengikuti forum rapat itu. Dengan dicopotnya Suryadharma, maka koalisi dengan Prabowo otomatis batal.
Pemberhentian ini dilatarbelakangi tindakan Suryadharma menentukan arah koalisi sebelum rapimnas dan memilih merapat ke Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Padahal, kata Romy, sesuai dengan musyawarah kerja nasional partainya di Bandung, keputusan calon presiden dan calon wakil presiden serta arah koalisi PPP hanya bisa ditentukan melalui rapimnas. Selain memecat Suryadharma, rapat PPP juga menganulir pemecatan yang dilakukan Suryadharma terhadap enam elite partai Ka'bah dan empat ketua dewan pimpinan wilayah. (Baca: Suryadharma Ali Dilengserkan dari Ketua Umum PPP)
