Heboh Koalisi PPP-Gerindra, Ini Reaksi PKS  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Sabtu, 19 April 2014 07:40 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali bersama Prabowo Subianto serta sejumlah pengurus PPP dan Gerindra mengangkat tangan bersama usai menggelar jumpa pers di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera adem ayem menanggapi deklarasi dukungan Partai Persatuan Pembangunan untuk Partai Gerindra. "Sikap Ketua Umum Suryadharma Ali pasti sudah dihitung dampak positif dan negatifnya," ujar anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, Jumat, 18 April 2014.

Lagi pula, kata dia, poros partai Islam jilid II baru berupa wacana. "Baru mendengarkan aspirasi umat saja," ucap Hidayat. Menurut dia, dalam pertemuan di Cikini, sejumlah organisasi masyarakat Islam mengundang partai-partai politik berbasiskan massa Islam. (Baca: Lobi Nasi Mandi Suryadharma Ali).

"Mereka ingin partai Islam bersatu memperjuangkan aspirasi umat Islam," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR itu. "Tapi itu memang bagian ideologi PKS." Adapun perihal koalisi, kata Hidayat, PKS masih menunggu hasil penghitungan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebab, hasil hitung cepat dinilai tak akurat.

Buktinya, kata Hidayat, sebelum pemilihan umum legislatif, sejumlah lembaga survei memperkirakan suara partai Islam anjlok. Namun dalam hitung cepat seusai pemilu 9 April, partai Islam meraup suara di atas perkiraan. "Koalisi seharusnya mengacu pada real count, bukan quick count. Bagaimana mungkin membuat keputusan grusa-grusu." (Baca: PKB: Agar Tak Ada Dusta di Antara Partai Islam).

Ia mengatakan PKS kini berfokus pada upaya penyelamatan suara. Pasalnya, banyak suara partai itu yang lenyap saat direkapitulasi. "Ini juga mencederai validitas koalisi kalau dibangun atas hasil pemilihan yang akuntabilitasnya rendah. Kasihan rakyat Indonesia, pemilu kok membuat pilu," ucapnya.

Namun, kata Hidayat, dengan adanya fokus itu, bukan berarti tak ada partai yang sedang mendekati PKS. "Beberapa partai sudah bertemu Anis Matta (Presiden PKS)," ujarnya tanpa mau menyebutkan partai mana saja yang merapat ke PKS. "Menyelamatkan suara itu bukan cuma dalih." (Baca pula: PPP-Gerindra Koalisi, Belum Ada Kontrak Tertulis).

BUNGA MANGGIASIH

Berita terkait

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

15 hari lalu

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.

Baca Selengkapnya

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

38 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

46 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

46 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

53 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

54 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

56 hari lalu

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

57 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya