Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersalaman dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat menghadiri Istighosah Kubro di Istora Senayan, Jakarta, (4/4). Acara ini diikuti ribuan umat muslim bertujuan untuk Indonesia damai. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta: Kubu anti-Suryadharma Ali di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih merahasiakan latar belakang gerakan menjatuhkan Ketua Umum PPP itu. Mereka hanya menyatakan ingin melengserkan Suryadharma dengan tuduhan melanggar konstitusi partai.
“Karena kehadiran Suryadharma dalam kampanye terbuka Partai Gerindra pada akhir Maret lalu,” kata Ketua PPP Jawa Barat Rahmat Yasin ketika dihubungi pada Ahad, 13 April 2014.
Rahmat membantah gerakan 27 kepengurusan provinsi ini, ingin PPP membatalkan rencana koalisi dengan Gerindra. Ia juga menampik manuver yang dikomandani Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi ini dikaitkan dengan konflik internal dalam pemilihan Suryadharma sebagai ketua umum.
Ia menjelaskan, kelompoknya mengusulkan kepada pengurus pusat agar Suryadharma, yang juga Menteri Agama, dijatuhi sanksi penonaktifan atau pemberhentian. Kehadiran Suryadharma dalam kampanye Gerindra diibaratkannya sebagai pemain sepak bola menyarangkan bola ke gawangnya sendiri. "Perilaku Suryadharma aneh, baru pertama kali terjadi di dunia," ucap Rahmat.
Seorang petinggi PPP menuturkan kepada Tempo bahwa partainya terbelah soal penentuan teman koalisi. Suryadharma dan sejumlah elite ingin berkoalisi dengan Gerindra dengan harapan Suryadharma menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto.
Menurut petinggi tadi, kubu Suryadharma menganggap Prabowo lebih jelas konsepnya ketimbang Joko Widodo, calon presiden dari PDI Perjuangan. “Suryadharma juga menganggap Teuku Umar (kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) sulit diajak berkomunikasi,” katanya.
Kubu lainnya menginginkan PPP bekerja sama dengan PDIP yang ramah dengan kelompok Islam moderat seperti PPP. Apalagi, Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bandung pada Februari 2014 tak merekomendasikan Prabowo sebagai calon presiden atau wakil presiden yang akan disokong partai berlambang Kabah ini. Tujuh tokoh yang direkomendasikan dalam acara itu adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Din Syamsuddin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, dan Jimly Asshiddiqie. (Baca pula: Soal Cawapres, Jokowi: Ada Militer, Pengusaha, Musisi)
Itu sebabnya, menurut sumber ini, tekanan kubu Emron Pangkapi dilatarbelakangi kekecewaan karena Suryadharma memutuskan koalisi tanpa mekanisme partai. Mereka juga diduga kuat tak menghendaki PPP menyokong Prabowo. “Menurut saya ini berkaitan dengan pencapresan,” katanya pada Ahad, 13 April 2014.
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
