Pemilu Ulang, Bawaslu DKI Janji Minim Pelanggaran  

Reporter

Minggu, 13 April 2014 07:18 WIB

Suasana loket penyerahan laporan pelanggaran yang dipenuhi dengan barang-barang tidak berguna di lantai dasar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (5/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta Mimah Susanti berjanji proses pemungutan suara ulang di tujuh tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta pada Minggu, 13 April 2014, bebas dari kecurangan dan pelanggaran. "Kami akan menempatkan beberapa pengawas pemilu lapangan di setiap TPS pada pemungutan suara ulang," kata Mimah, melalui pesan singkat yang diterima Tempo, Sabtu, 12 April 2014. (Baca: Pengamat: Pemilu Ulang Rugikan Pemilih)

Mimah mengatakan, meski proses pemungutan suara ulang ini hanya disebabkan tertukarnya kertas suara untuk memilih anggota DPRD DKI Jakarta antardaerah pemilihan, namun jelang pelaksanannya tetap harus dikawal. "Kami akan awasi TPS yang dimaksud," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan melakukan pemungutan suara ulang di tujuh TPS yang tersebar di dua kota administratif di Jakarta. Tiga TPS di antaranya terletak di wilayah Jakarta Selatan, dan empat lainnya di Jakarta Timur.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan pemungutan suara ulang ini diharapkan tidak menurunkan partisipasi warga sekitar. Dia juga berharap warga tetap antusias dan tidak ada golput akibat insiden tertukarnya surat suara. (Baca juga :Salami Muhaimin, Jokowi: Kawan Lama Ini)

REZA ADITYA

Berita Lainnya:

Safari Politik, Jokowi Keliling Pakai Innova
Suara Berkurang, Kader Demokrat Rusak Kantor Lurah
Pacquiao Tegaskan Masih Punya Naluri 'Membunuh'
Salami Muhaimin, Jokowi: Kawan Lama Ini

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

17 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

20 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya