TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara Syafrida Rasahan mengatakan ada seratusan lebih surat suara yang sudah dicoblos sebelum tempat pemungutan suara dibuka. Lokasinya di Kelurahan Hiliamaetaluo, Toma, Nias Selatan.
"Tercoblosnya ke Partai Bulan Bintang," kata Syafrida saat telekonferensi dengan anggota dan pimpinan Badan Pengawas Pemilu di Jakarta, Rabu, 9 April 2014. "Ia meminta agar penyelenggaraan pemilu di tempat pemungutan tersebut diulang." (Baca: Distribusi Surat Suara Kacau di Gunung Kidul)
Selain itu, kata dia, ada pembagian uang tempat pemungutan di Nias Utara. Barang bukti yang ditemukan adalah uang Rp 4,8 juta dalam berbagai variasi pecahan. "Yang membagikan tim sukses dari calon legislator dari Parai Demokrat," kata dia.
Anggota Badan Pengawas, Nasrullah, menginstruksikan agar Badan Pengawas Provinsi terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusutnya. "Jerat dengan pelanggaran pidana dan administrasi," kata Nasrullah. Jika terbukti, suara mereka akan dianulir. "Badan Pengawas akan merekomendasikan jika mereka terpilih, tak akan dilantik."
Syafrida mengatakan sudah berkoordinasi dengan polisi. Bahkan, kasus itu sudah ia laporkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. "Sudah kami laporkan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," kata dia. (Baca pula: Pemilu, Gerai-gerai Ini Gelar Promo)
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita Terpopuler
Ada Jokowi, Media Asing: Pemimpin Tua Beristirahat
4 Maklumat Jokowi Jelang Hari Pencoblosan
Ical: Tak Ada Ganti Rugi di Lapindo
Sepekan lagi, SBY Nikmati Pesawat Baru
Berita terkait
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
23 menit lalu
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPersiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini
4 jam lalu
MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.
Baca SelengkapnyaSoal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu
22 jam lalu
PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN
23 jam lalu
PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
2 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
2 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaKASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya
3 hari lalu
KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
4 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
4 hari lalu
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
Baca Selengkapnya