Gerindra Klaim Temukan Kecurangan Pemilu di Qatar  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 7 April 2014 14:11 WIB

Duta Besar RI untuk Bangkok, M. Lutfi Rauf menunjukkan kertas suaranya dalam pemilu di TPS yang terletak di Gedung Olahraga KBRI Bangkok, (5/4). (Foto: KBRI Bangkok)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengklaim partainya menemukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan legislatif di Qatar. "Sesungguhnya pemilih tidak sampai belasan ribu. Pemilih cuma dua ribuan, tapi output-nya sampai belasan ribu," ujar Suhardi di Gerindra Media Center, Jakarta, Senin, 7 April 2014.

Menurut Suhardi, partainya akan mencocokkan temuan tersebut dengan data yang ada. Pihaknya juga akan terus mengumpulkan data untuk membuktikan kebenaran ihwal dugaan temuan kecurangan itu. "Jangan sampai kayak virus terus menyebar. Ini harus dicek sebagai kontrol," kata dia. (Baca: PDIP Tak Merasa Memvonis Pemilu 2014 Curang).

Selain Qatar, partai Gerindra juga akan mengerahkan kader Gerindra di luar negeri untuk memeriksa jalannya pemilu di masing-masing negara. Suhardi belum bisa menjawab ketika ditanya pihak mana yang mungkin melakukan hal tersebut. "Saya belum bisa menebak karena data belum lengkap, akan dicek dulu." (Baca: KPU Waspadai Surat Suara Tidak Terpakai).

Apabila dugaan kecurangan tersebut terbukti, Gerindra akan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu. "Sungguh mencemaskan buat kita. Soalnya, nanti ada kelompok tertentu yang memanfaatkan suara tersebut dan bisa saja memenangkan pemilu," ucap Suhardi. (Baca: SBY Gelisah Soal Tudingan Pemilu Curang).

WNI di luar negeri melaksanakan pemilu sejak 30 Maret 2014 hingga 6 April 2014. Menurut data KPU, jumlah DPT luar negeri mencapai dua juta pemilih. Surat suara baru dihitung pada 9 April untuk menunggu pemilu di Tanah Air, sedangkan surat suara disimpan di tempat yang aman dan dijaga petugas dari Mabes Polri. (Baca juga: PDIP Tuding Ada Dalang Kecurangan Pemilu).

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

30 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

33 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

34 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

38 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

42 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

48 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

50 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

52 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

54 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya