TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar isu ihwal adanya intimidasi dan paksaan oleh pejabat-pejabat daerah yang memaksa warga mencoblos partai politik tertentu pada Pemilu 2014. Menurut SBY, paksaan ini dilakukan pejabat tersebut dengan menggunakan perangkat dan aparat pemerintah daerah.

"Ini isu-isu yang muncul," kata SBY saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 April 2014. Selain isu ini, SBY melanjutkan, ada juga kecemasan di tengah masyarakat bahwa bakal terjadi kecurangan dalam pemilu. "Bahkan sudah vonis, kalau partai ini kalah, pasti curang." (Baca: 3 Insiden Ini Bikin Heboh Saat SBY Berkampanye).

SBY tak ingin ada kecurangan dalam pemilu nanti. Karena itu, untuk menghadapi isu-isu ini, dia meminta sistem pengawasan pemilu berjalan dengan baik. Dia berharap semua pihak yang diberi amanah untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kecurangan pemilu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Jajaran Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian RI kami harap sangat aktif untuk menjalankan tugasnya," ujar Presiden SBY. "Masyarakat pun, pers pun, bisa berkontribusi. Tentu yang faktual, jangan fitnah," dia menambahkan. (Baca: Usai Rapat Bansos, SBY Kampanye di Palembang).

SBY juga meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Panitia Pengawas Pemilu agar semua lembaga itu melakukan pengawasan secara ketat kepada semua pejabat negara yang terlibat dalam proses pemilihan, termasuk bupati dan wali kota.

"Dengarkan aduan rakyat. Kalau memang ada pejabat daerah yang mengintimidasi dan memaksa, memanggil perangkat daerah; coblos partai ini. Misalnya," ujar SBY. Menurut dia, langkah ini lebih baik dibandingkan muncul situasi saling curiga dan saling tidak percaya antara satu pihak dan pihak lain. (Baca juga: SBY Bantah Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye).

PRIHANDOKO