Siapa Gencar Melobi Jokowi di Kursi Nomor Dua  

Reporter

Minggu, 23 Maret 2014 09:43 WIB

Calon Presiden PDI Perjuangan dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menulis sedikit untuk orasi atau pidatonya sebelum memulai kampanyenya di Bandar Lampung, Lampung (22/3). Jokowi dijadwalkan akan menjadi juru kampanye Pemilihan Legislatif PDI Perjuangan disejumlah kawasan diantaranya Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Setelah sempat batal kampanye di Cimahi Kab. Bandung pada pekan lalu yang akhirnya digantikan oleh Jokowi tiruan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Tim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mencari calon pendamping Jokowi memasukkan politikus, pengusaha, dan perwira tinggi militer dalam daftar. Sejumlah tokoh gencar melobi. Hatta Rajasa, misalnya, diam-diam menyambangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat malam akhir bulan lalu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini berniat menjajaki koalisi kedua partai. Caranya, menduetkan Joko Widodo, yang ketika itu hampir pasti menjadi calon presiden dari partai Mega, dengan Hatta.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno membenarkan pertemuan ini. Namun ia tidak mengetahui materi pembicaraannya. “Mungkin masih rahasia sehingga tidak disampaikan ke pengurus pusat,” kata Teguh, Kamis pekan lalu. Hatta mengakui berkomunikasi dengan Megawati untuk menjajaki kemungkinan koalisi. Soal berpasangan dengan Jokowi, ia mengatakan, “Tergantung hasil pemilu legislatif.” (Baca juga: Hatta Khawatir PAN Tak Raih 20 Persen Suara)

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan Hatta datang ke Teuku Umar bukan bertemu Megawati. “Bertemu saya,” katanya. “Hanya ngobrol-ngobrol.”

Hatta hanya satu dari sejumlah politikus yang telah mengirim lobi ke partai banteng. Dia juga masuk daftar calon pendamping Jokowi. (Baca: Dilirik Jadi Cawapres, Hatta Radjasa Masih Targetkan RI-1). Nama lainnya muncur dari berbagai kalagan misalnya politikus, pengusaha, mantan birokrat, dan perwira tinggi militer. Di antaranya mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo.

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya