Caleg Dinasti Politik Dianggap Suka Ingkar Janji  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 21 Maret 2014 15:22 WIB

Calon Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kiri) bersama istri Ayunsri Harahap (kanan), menunjukkan bukti selesai menggunakan suara dalam pilkada di TPS 01 SD Mangkura, Makassar, Selasa (22/1). Hari ini warga Sulsel memberikan hak suara mereka dengan memilih salah satu dari tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Makassar - Sejumlah ketua umum partai politik begitu antusias memasang keluarganya menjadi calon anggota legislatif untuk menduduki kursi DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum 2014. Namun bukan jaminan mereka akan dipilih oleh masyarakat.

Di Makassar, misalnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulawesi Selatan yang juga Gubernur Syahrul Yasin Limpo memasang anggota keluarganya sebagai calon legsilator, yakni Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo, Dewi Yasin limpo, Tenri Yasin Limpo, dan Indira Chunda Yasin Limpo. (Baca: Kurang Promosi, Separuh Pemilih Tak kenal Caleg).

Humaerah Jaju, warga Makassar, mengaku mengenal calon legislator yang berasal dari keluarga dinasti Limpo itu. "Semuanya saya kenal baik, tapi saya tidak akan pilih. Di antara nama itu, mereka inkumben tapi tidak ada bukti jelas hasil kerja dan posisi mereka sebagai wakil rakyat," katanya kepada Tempo, Kamis, 20 Maret.

Humaerah lebih memilih mencari calon legislator yang baru dengan harapan serta bukti kerja yang lebih transparan dan inovatif. Ibu satu anak ini mengatakan calon yang sudah dikenal atau inkumben banyak yang sudah tidak bisa dipercaya lagi karena ternyata janji sebelumnya banyak yang tidak ditepati. (Baca: Promo Caleg: Door to Door hingga Bagi Suvenir).

"Calon pemilih harus mengetahui latar belakang calon yang akan dipilih, termasuk pekerjaannya. Calon yang baru maju harus rajin mensosialisasikan diri meyakinkan pemilih jika mereka layak dipilih dengan ide atau visi-misi prorakyat dan transparansi," tuturnya.

Hal senada diamini Iksan. Menurut mahasiswa Universitas Muslim Indonesia itu, calon legislator dari keluarga pejabat atau keluarga dinasti tidak akan dipilihnya. Sebab, mereka hanya mengejar materi tapi tidak memikirkan nasib rakyat. (Baca juga: Caleg Impian: Rajin Blusukan, Royal, dan Ikhlas).

Ketika dikonfirmasi, Adnan Puritcha Ichsan Yasin Limpo mengatakan, meski dirinya berasal dari keluarga pejabat, tapi hal itu tidak digunakannya agar dapat dipilih. Karena itulah, kata Adnan, masyarakat diberikan ruang yang cukup luas untuk memilih caleg yang dianggap layak dan pantas.

"Ayah saya memang Bupati Gowa (Ichsan Yasin Limpo), tapi periode lalu saya tidak mengambil daerah pemilihan ini," ucapnya. Adapun ibunya, Dewi Yasin Limpo, sama-sama calon legislator tapi beda partai. "Jadi tidak ada hubungannya dengan saya." (Lebih jauh soal dinasti politik sila klik di sini)

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita terkait

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

2 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

6 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

7 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

9 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

10 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

11 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

11 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

12 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

13 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

13 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya