TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan majunya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak dipersoalkan oleh warga DKI Jakarta. "Buktinya berdasarkan survei, dari 400 sampel, sebanyak 69 persen setuju Jokowi jadi capres," kata Burhanudin dalam rilis survei Pro-Kontra Seputar Pencalonan Jokowi di Mata Pemilih, Selasa, 18 Maret 2014.
Menurut Burhanuddin, dukungan ini sekaligus membantah adanya pro-kontra di kalangan elite politik bahwa majunya Jokowi bertentangan dengan etika politik. Masyarakat, kata dia, tak terlalu menganggap Jokowi mengkhianati janji kampanyenya untuk memimpin Jakarta selama lima tahun hingga 2017. Isu mengkhianati Jakarta, kata Burhanuddin, sejauh ini baru sebatas wacana di kalangan petinggi partai. (Baca: Prabowo: Calon Pemimpin Mencla-mencle Berbahaya)
Pendapat ini dijaring dari 400 responden di Jakarta dalam survei yang digelar pada 18 Januari-2 Februari lalu, sebelum Jokowi resmi dicalonkan partainya. Survei ini margin error-nya kurang lebih 5 persen. Responden tak setuju Jokowi capres 10 persen dan kurang setuju 17 persen.
Dukungan terhadap pencalonan Jokowi, kata Burhanuddin, masih mungkin meningkat karena survei dilakukan sebelum Jokowi diresmikan jadi calon presiden. "Apalagi jika survei dilakukan sekarang setelah Jokowi menerima mandat, mungkin angkanya lebih tinggi." (Baca: Sindir Jokowi, Prabowo: Jangan Pilih Capres Boneka)
Adapun kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap Jokowi, sebanyak 81 persen menyatakan kinerja Jokowi baik. Kemampuan Jokowi dalam menyelesaikan masalah di DKI Jakarta juga dinilai baik, yakni mencapai 82 persen. Masih banyaknya masalah di DKI Jakarta dinilai karena harus bersinggungan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Jokowi baru menyatakan kesiapannya menjadi capres, Jumat, 14 Maret lalu. Mandat pencapresan itu disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dari kantor DPP PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Usai deklarasi, dukungan dan penolakan pencapresan Jokowi pun bermunculan. Salah satunya, Jokowi disebut tak etis karena melanggar janji kampanye waktu pilkada 2012 lalu.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Lainnya:
Plin-plan Soal MH370, Malaysia Diejek Publik Cina
Jokowi Koreksi Menteri Chatib Soal PAD DKI
Jokowi Ajak Lawan Politiknya Adu Gagasan
Berita terkait
Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi
2 jam lalu
Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaDidorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?
3 jam lalu
Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
3 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
6 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
7 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
8 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
12 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
20 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
21 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
21 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca Selengkapnya